Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai...
Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...
Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa
KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)
Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja
Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah
Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
#KelasPekerjaREDAKSISERIESWAWANCARA

Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai Komoditas

November 18, 2026

©Helga/Bal

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeklaim bahwa rancangan Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran (RUU PPMI) mampu menjawab persoalan yang selama ini dihadapi oleh pekerja migran. Namun, dengan fokus yang hanya ditekankan pada perubahan nomenklatur dan kemudahan prosedural pekerja migran, revisi tersebut tampaknya lebih berorientasi pada percepatan penempatan pekerja migran. Padahal, di samping persoalan prosedural,  pekerja migran di Indonesia mengalami kerentanan yang jauh lebih berlapis. Hal ini utamanya dialami oleh pekerja migran perempuan yang mayoritas bekerja di sektor domestik. 

Dalam wawancara bersama BALAIRUNG pada Jumat (02-10), Hanindha Kristy selaku direktur Beranda Migran merespons hal tersebut dengan mengkritik substansi RUU PPMI yang tidak mempertimbangkan kerentanan pekerja migran perempuan. Ia menilai aturan perlindungan dan prosedural pekerja migran dalam RUU PPMI masih menggunakan pendekatan yang netral gender. Lantas, bagaimana model kebijakan perlindungan yang mampu menjamin hak dan keselamatan pekerja migran perempuan?  Simak hasil wawancara berikut!

Bagaimana pendapat Anda mengenai komitmen perlindungan pekerja migran dalam RUU PPMI?

Revisi UU PPMI yang sedang digodok ini masih berorientasi pada peningkatan penempatan pekerja migran dan perubahan nomenklatur kementerian dari Badan Perlindungan Pekerja Migran menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Menurut bacaan kami, sepanjang berdirinya kementrian ini, pemerintah lebih fokus pada bagaimana mereka menempatkan pekerja migran ke berbagai negara di dunia, sesuai dengan pasar tenaga kerja global. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih nge-boosting pengiriman dibandingkan perlindungan. Jadi, fokusnya hanya di perubahan nomenklatur dan percepatan pengiriman atau penempatan pekerja migran. Kalau menurut RUU yang sedang digodok, perlindungannya masih belum optimal karena masih banyak sekali pekerja migran yang tidak terjamin keselamatannya, kondisi kerjanya, atau kondisi [tempat-red] tinggalnya.

Mengapa pemerintah berambisi meningkatkan penempatan pekerja migran? 

Sejak tahun 2022, kami melihat bahwa perlindungan pekerja migran masih berorientasi pada pemulihan ekonomi [negara-red], terutama setelah COVID-19. Setelah pembatasan pengiriman tenaga kerja saat pandemi, perlindungan pekerja migran menurut UU PPMI masih berorientasi pada peningkatan penempatan pekerja migran. Itu hanya difokuskan sebagai strategi untuk meningkatkan devisa negara, sedangkan persoalan perlindungan masih belum menjadi prioritas utama. 

Berdasarkan persoalan tersebut, bagaimana situasi perlindungan yang saat ini dihadapi oleh pekerja migran di Indonesia, terutama pekerja migran perempuan?

Kami melihat bahwa masih banyak pekerja migran menghadapi persoalan sosial dan ekonomi. Mereka ada di posisi yang sangat rapuh dan rentan. Pekerja migran ini selalu berada di garis depan, terutama pada masa-masa krisis, misalnya pandemi, krisis kesehatan, ataupun krisis ekonomi. Mereka banyak sekali mengalami kekerasan atau pelanggaran hak ketenagakerjaan, serta eksploitasi. Kekerasannya itu berupa kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan berbagai macam eksploitasi.

Berdasarkan pendampingan kasus dari Beranda Migran, kami juga menyadari bahwa perempuan pekerja migran ini sangat rentan mengalami kekerasan, seperti overcharging [pembebanan biaya penempatan-red], penahanan dokumen, jam kerja yang panjang, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, kekurangan makanan, juga upah murah dan rendah. Kami juga menemukan berbagai macam kasus saat P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ini melakukan eksploitasi berbasis gender, seperti kewajiban untuk melakukan prosedur KB, ditahan di penampungan dan tidak boleh kembali keluar ke rumahnya, atau dilarang untuk hamil selama bekerja. Selain itu, pekerja perempuan ini kebanyakan bekerja di sektor-sektor yang memang rentan, seperti sektor domestik dan sektor keperawatan yang mengharuskan mereka bekerja di rumah majikan. Kekerasan-kekerasan seksual juga sangat sering terjadi. Sementara itu, pelanggaran-pelanggaran atau kekerasan-kekerasan berbasis gender yang masih sangat sering dialami oleh pekerja migran perempuan luput dari perhatian pemerintah.

Mengapa mayoritas pekerja perempuan menghadapi kerentanan tersebut?

Kami melihat bahwa pekerja migran perempuan itu dipandang sebagai komoditas, hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalnya di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, dan Singapura atau negara-negara Asia Timur lainnya yang mewajibkan mereka untuk tinggal bersama dengan majikan. Karena mereka bekerja di sektor domestik, mereka dianggap hanya mempunyai ruang lingkup kerja yang sangat sempit sehingga tidak mempunyai akses mobilitas yang lebih luas.

Selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, itu menjadi kondisi atau persyaratan-persyaratan yang harus diikuti oleh pekerja migran. Jadi, kalau contohnya di Hongkong itu ada yang namanya aturan live in mandatory atau tinggal bersama dengan majikan. Pekerja migran itu tidak boleh tinggal di rumah terpisah atau di ruang terpisah dari rumah majikan. Itu yang membuat pekerja migran sangat rentan mengalami kekerasan seksual, kekerasan verbal, dan kekerasan fisik.

Bagaimana RUU PPMI melihat kerentanan pekerja migran perempuan?

Kami melihat bahwa RUU ini pendekatannya masih netral gender karena tidak menunjukkan spesifikasi perlindungan khusus untuk pekerja perempuan. Itu sangat bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Padahal,  lebih dari 50% pekerja migran Indonesia itu adalah perempuan. Mereka sangat rentan karena bekerja di sektor-sektor seperti sektor domestik & keperawatan. Sementara itu, sektor-sektor yang membutuhkan banyak pekerja migran perempuan itu masih belum optimal dalam melindungi mereka.

Mengapa pendekatan netral gender belum cukup untuk melindungi pekerja migran perempuan?

Ada beberapa alasan mendasar mengapa pendekatan tersebut perlu dikritisi. Pertama, tidak mengakui feminisasi migrasi sebagai realitas struktural. Selain itu, belum ada pengakuan dan perlindungan khusus bagi pekerja rumah tangga migran. RUU ini juga belum cukup mengakomodasi kekerasan berbasis gender dan seksual. 

 

Selanjutnya, pendekatan tersebut masih melihat migrasi sebagai proses penempatan tenaga kerja, bukan keseluruhan siklus kehidupan perempuan. RUU ini juga mengabaikan hubungan antara kerja produktif dan kerja reproduktif perempuan. Di sisi lain, RUU ini juga belum cukup menjamin tanggung jawab negara dan akses terhadap pemulihan. Terakhir, RUU ini belum menggunakan perspektif interseksional dalam melihat kerentanan pekerja migran perempuan. 

Lantas, bagaimana tindakan pemerintah dalam menangani perlindungan pekerja migran perempuan?

Pemerintah tidak mau melepaskan fungsi kontrolnya terhadap pekerja migran yang sebenarnya mengaburkan esensi dari perlindungan sendiri. Jadi, menurut pemerintah, perlindungan pekerja migran itu terlaksana kalau pemerintah bisa mengontrol pekerja migran melalui prosedur yang ada. Padahal, meskipun pekerja migran bermigrasi melalui prosedur yang disediakan oleh pemerintah, itu tetap tidak menjamin pekerja migran terlepas dari jeratan eksploitasi atau kekerasaan terhadap pekerja migran Indonesia. Menurut pemerintah, semuanya dibebankan kembali ke pekerja migran. Misalnya pekerja migran bermigrasi melalui prosedur yang ada, berarti itu beneran untuk dilindungi. Tetapi, kalau misalnya pekerja migran itu bermigrasi secara mandiri atau tidak sesuai dengan prosedur yang ada, itu dianggap atau dilihat sebagai pekerja yang tidak punya hak untuk dilindungi. 

Kemudian, mereka [pekerja migran perempuan-red] tidak bisa secara gampang untuk lepas dari posisi yang sangat rentan tersebut dan itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, tetapi pemerintah tidak mendorong adanya perubahan. Jadi, menurut kami, ada pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah. Syarat untuk PRT [Pekerja Rumah Tangga-red] migran harus mempunyai ruangan sendiri atau privasi itu tidak pernah didorong pemerintah Indonesia. Selama berpuluh-puluh tahun, kondisi PRT migran itu masih sangat tidak layak kondisi tinggalnya. Kita masih banyak menemukan bahwa pekerja migran terutama di sektor rumah tangga itu masih tidak mempunyai privasi, tidur di ruang tamu, tidur di toilet, tidur di dapur, di gudang, jadi kondisi tinggalnya itu sangat tidak layak gitu. 

Sementara itu, penanganannya masih sebatas mediasi, belum ada mekanisme yang jelas terkait kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kalau di negara penempatan atau negara tujuan bekerja, penanganan kasus itu sangat tergantung pada aturan-aturan yang ada di negara-negara tujuan. Tapi, kalau di Indonesia, pemerintah Indonesia belum mempunyai mekanisme aduan, mekanisme penyelesaian kasus, mekanisme pendampingan kasus yang jelas sehingga kasus-kasus yang terjadi atau yang dihadapi oleh pekerja migran itu mentok di mediasi.

Bagaimana saran Anda terhadap pembuat kebijakan mengenai aturan perlindungan pekerja migran perempuan?

Perubahan yang bermakna hanya dapat dicapai ketika pekerja migran memiliki ruang yang aman untuk bersuara, berorganisasi, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pekerja migran itu tidak boleh diisolasi dari pengambilan keputusan. Kebijakan-kebijakan terkait pekerja migran ini [seharusnya-red] lebih banyak melibatkan pekerja migran dibandingkan aktor-aktor non-pekerja migran karena yang mengetahui kondisi tinggal dan kondisi kerja adalah pekerja migran itu sendiri.

Pelibatan tersebut bertujuan untuk merumuskan perlindungan seperti apa?

Menurut pendapat kami, perlindungan yang ideal itu perlindungan yang berorientasi pada pemenuhan hak pekerja migran, terutama bagaimana pekerja migran bisa mengakses perlindungan, bagaimana pekerja migran bisa memperoleh perlindungan, mekanisme yang disediakan oleh negara dalam melakukan pengaduan atau dalam pengurusan kasus-kasus yang ada di luar negeri yang menjamin bahwa pekerja migran itu bermigrasi secara aman

Penulis: Chuzaima B.
Penyunting: Dicky Dharma
Ilustrator: Helga Andita Putri Pertiwi
Kurator: Adhitia Sutanto

Administrator

See author's posts

0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

Joko Susilo: Gerakan Mahasiswa Perlu Lampaui Fragmentasi Neoliberal

Penghidupan Warga Kampung Laut dalam Bayang Perampasan Lahan

Taufiqurrahman: Produksi Pengetahuan Tanpa Komersialisasi Bukan Upaya Mustahil

Suci Lestari Yuana: Ojol sedang Dijajah

Sigit Heru Murti: Tata Kelola Biaya KKL Itu...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai Komoditas

    November 18, 2026
  • Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus UGM

    November 17, 2026
  • Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

    November 15, 2026
  • KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

    November 15, 2026
  • Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

    November 14, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM