©Alima/Bal
Pada Selasa, (10-11), bertepatan dengan Hari Pahlawan, berbagai elemen masyarakat menggelar demonstrasi di depan gerbang Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Terdapat berbagai macam tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi ini, tiga diantaranya yaitu pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, kenaikan upah minimum, dan penghentian ekspansi tambang. Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, sempat menemui massa aksi untuk menanggapi berbagai tuntutan yang dibawa. Namun, jawaban yang diberikan Sultan justru tak menjawab persoalan sehingga menuai kekecewaan dari massa aksi.
Kekecewaan itu pertama-tama disampaikan oleh Akof, salah satu massa aksi dari Aliansi Jogja Memanggil. Alih-alih direnspons secara konkret, ia menilai tuntutan yang dibawa oleh massa hanya dijawab dengan bahasa diplomatis oleh pemerintah daerah. Padahal, menurutnya, penyelesaian masalah semestinya tidak dibungkus dengan bahasa yang berbelit. “Kalau ada masalah diselesaikan, bukan dibuat drama bahasa-bahasa yang tidak rakyat inginkan,” tuturnya. Lebih lanjut, Akof menegaskan bahwa tuntutan massa aksi semestinya dijawab dengan langkah nyata dari pemerintah daerah.
Mengenai Pergub Jaga Warga, Rama mengatakan tuntutan ini dilayangkan lantaran kehadiran Jaga Warga yang mengganggu masyarakat. Menurutnya, hal ini terlihat dari represi yang dilakukan terhadap massa aksi saat melakukan demonstrasi. “Jaga Warga atau yang sejenisnya itu yang memproduksi premanisme,” tegasnya.
Dalam merespons tuntutan tersebut, Gubernur menyatakan akan mempertimbangkan kembali kebijakan Pergub Jaga Warga dan menyesuaikannya dengan kondisi yang ada. Ia lantas berargumen bahwa Jaga Warga sebenarnya dibentuk untuk menjaga keamanan warga. “Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokrasi, ya akan kami tinjau,” ujar Sultan HB X.
Namun, Han, salah seorang massa aksi, menilai tanggapan Gubernur DIY tersebut kurang jelas dan terkesan mencari aman. Menurutnya, alih-alih melihat eksistensi Jaga Warga secara formal, hal yang seharusnya menjadi sorotan adalah pembenturan masyarakat sipil dengan kelompok Jaga Warga saat demonstrasi. “Itu melenceng dari tugasnya [melindungi masyarakat -red],” tutur Han.
Sementara itu, mengenai tuntutan upah minimum, Sultan HB X malah mengaitkan dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ia lalu menjelaskan dasar penentuan upah dengan merujuk pada aturan tahun sebelumnya. “Kalau mengikuti tahun lalu, dasar upah naik atau turun yang dihitung: satu, pertumbuhan ekonomi daerah, yang kedua itu inflasi daerah,” jelasnya. Seluruh perhitungan tersebut, menurutnya, mesti dibahas melalui Dewan Pengupahan Provinsi.
Meski begitu, Maia, salah seorang massa aksi, merasa persoalan tersebut semestinya menjadi perhatian utama Gubernur sebagai pemimpin tertinggi birokrasi di DIY. Alih-alih hanya berpatokan mekanisme penetapan UMP yang telah ada, menurutnya, Sultan seharusnya dapat mengupayakan kenaikan UMP dengan mengacu kepada Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). “Padahal KHL juga dihitungnya per orang untuk dirinya sendiri itu 4,6. Sedangkan UMP-nya aja 2,4. Kan itu jauh banget gitu loh.” ujarnya.
Selain upah, Maia menjelaskan tuntutan massa terkait aktivitas tambang yang membuat warga berpotensi kehilangan ruang hidupnya. Maia mencontohkan salah satu tambang pasir yang baru-baru ini beroperasi di Kulon Progo. Ia menyebut tambang tersebut membuat tempat tinggal warga terkena dampak seperti pencemaran air dan debu, kerusakan jalan, hingga kekeringan. “Sakjane iki wonge dewe diusir seko omahe dewe nopo pripun to? (Sebenarnya rakyatnya sendiri ini diusir dari rumahnya sendiri atau bagaimana?)” tanyanya.
Menanggapi tuntutan itu, Gubernur DIY meminta massa aksi untuk memperhatikan perbedaan antara tambang legal dan ilegal. Ia mengafirmasi bahwa di Kulon Progo terdapat juga tambang ilegal yang pernah merusak jembatan hingga hancur. Menurut Sultan, kehadiran tambang ilegal ini disebabkan oleh kebutuhan para pekerja tambang akan penghasilan. Lebih lanjut, Sultan menekankan perlunya alternatif pekerjaan setelah tambang ditutup agar para pekerja tambang ilegal tidak telantar. “Saya [sebagai gubernur -red] bisanya hanya mengingatkan,” ujarnya.
Padahal, Maia merasa persoalan ini tak lepas dari peran Gubernur DIY dalam perizinan aktivitas pertambangan di Yogyakarta. Meskipun ilegal, menurutnya, tambang-tambang di DIY tidak akan berdiri tanpa izin dari pemerintah. “Dia [Sultan -red] harusnya wise dalam mengambil kebijakan dan keputusan untuk mensejahterakan masyarakat,” lanjutnya
Atas semua respons tersebut, Rama (bukan nama sebenarnya), salah seorang massa aksi, turut menyayangkan sikap Gubernur DIY. Ia menambahkan bahwa yang disampaikan oleh Sultan hanya pernyataan-pernyataan normatif. “Massa aksi tadi cenderung kecewa karena tidak ada [tuntutan -red] yang dikabulkan,” ucap Rama.
Penulis: Reyhan Jauza Dani Firmansyah
Penyunting: Ahmad Arzani
Fotografer: Alima Tasnim
