©Aiken/Bal
“Mereka [pemerintah-red] tidak menginginkan anak-anak Yogyakarta itu pintar. Mereka tidak menginginkan anak-anak buruh sejahtera,” seru salah satu orator, Dani (bukan nama sebenarnya), saat aksi di sekitar Jalan Malioboro pada Rabu sore, (28-10). Dalam rangka menuntut perbaikan kebijakan rezim berbagai elemen masyarakat kembali melakukan unjuk rasa selepas aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) delapan hari lalu. Mereka berkumpul di depan Kantor DPRD DIY dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta untuk menuntut ragam persoalan, seperti kelayakan upah, pendidikan gratis, hingga keadilan sosial dan lingkungan.
Selama berorasi, Dani menyoroti ketidaklayakan upah buruh di Yogyakarta yang belum juga terselesaikan. Menurutnya, standar upah minimum di Yogyakarta sangat rendah. “Mereka [pemerintah-red] ingin mencetak kita semua sebagai buruh yang siap untuk diupah murah,” serunya. Dani menilai pemerintah sengaja membiarkan rendahnya standar upah minimum tersebut karena enggan menyejahterahkan para buruh.
Alih-alih melakukan pembenahan, Dani menilai pemerintah justru mengabaikan perlawanan buruh yang menuntut kesejahteraan dan kenaikan upah. “Mereka [pemerintah-red] tidak memperhatikan tentang kesejahteraan [buruh-red]. Mereka tidak memperhatikan perlawanan buruh,” serunya. Sebaliknya, Dani menyebut aktivis yang bersuara malah berakhir dikriminalisasi.
Seiring dengan rendahnya upah tersebut, Dani turut menyayangkan biaya hidup yang kian mencekik. Hal ini dirasakan oleh para pedagang yang berdagang selama aksi. “Dua minggu terakhir, harga bahan baku melesat hingga lima puluh persen,” keluh Wawan, salah satu pedagang. Wawan, menceritakan imbas dari kenaikan harga bahan baku terhadap usahanya. Menurutnya, kenaikan harga bahan baku siomay membuat Wawan terpaksa mengecilkan ukuran siomay agar tetap mengantongi untung.
Selain Wawan, seorang penjual bakso bernama Oki juga bercerita mengenai dampak kenaikan harga pokok yang ia rasakan. Sebelumnya, selain berdagang bakso, ia membuka usaha warung makan pecel lele. Namun, kenaikan bahan baku memaksa Oki harus meliburkan usaha tersebut. “Wah, ayam, beras, gula, minyak, sayur-sayuran, itu [harganya-red] naik semua,” keluhnya.
Harga yang tak murah juga harus ditanggung oleh Pipit, seorang massa aksi lain. “Yang paling dekat dengan saya adalah mahalnya biaya pendidikan,” keluh Pipit. Oleh sebab itu, ia menuntut pemerintah agar memprioritaskan pendidikan yang lebih aksesibel.
Dalam situasi tersebut, Pipit menyayangkan adanya anggapan bahwa kendala ekonomi yang dialami masyarakat muncul akibat kurangnya usaha. Ia menilai anggapan tersebut mengaburkan fakta mengenai kemiskinan masyarakat. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kita dimiskinkan secara struktural,” tegas Pipit.
Di samping isu biaya hidup, massa aksi bernama Mira turut menyoroti penggusuran yang kerap menyisir warga Yogyakarta. Penggusuran tersebut, menurut Mira, adalah akibat dari pembangunan industri pariwisata di pesisir Gunungkidul serta penopang pariwisata seperti bandara Yogyakarta International Airport (YIA). “Yogya ini dilihat sebagai tanah kosong yang bisa dikapling-kapling,” imbuhnya.
Penulis: Arsely Rahma Faudya
Penyunting: Sulthan Zidan Heydar Ahkam
Fotografer: Aiken Gimnastiar
