©Alima/Bal
Di UGM, kuliah lapangan di beberapa fakultas turut hadir meminta uang tambahan demi pembelajaran yang lengkap dan pantas. Mahasiswa harus kembali merogoh saku untuk mendapatkan potongan pengetahuan yang krusial bagi masa depan mereka.
Akhir semester tidak lantas membuat Diana, mahasiswa Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), dapat berleha-leha. Ia harus berpikir keras untuk membayar biaya Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan jumlah yang tak sedikit. “Kita sudah bayar UKT, masih dibebani dengan biaya KKL semahal itu,” keluhnya. Nominal yang perlu dibayar Diana cukup besar, hampir sama dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) teman-temannya yang mendapatkan subsidi 75%. Bagi Diana, pembebanan biaya UKT sekaligus KKL ini tidak adil.
Membenarkan Diana, Aji (bukan nama sebenarnya) sebagai sesama mahasiswa Fakultas Geografi mengatakan nominal biaya KKL di fakultasnya memang terhitung mahal di setiap tingkat. Ia memaparkan bahwa biaya KKL tahap 1 dan 2 berjumlah lebih dari 1 juta. Sementara itu, KKL tahap 3 dapat mencapai enam sampai tujuh juta. “Itu [KKL-red] dalam satu tahun dan itu tidak diakomodir oleh UKT,” keluhnya.
Di samping itu, Maysa, staf Advokasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Geografi UGM, bercerita bahwa mahasiswa tidak hanya merogoh saku lebih dalam untuk biaya operasional dan logistik selama KKL. Pasalnya, mereka juga harus menanggung sendiri biaya survei lapangan pra-KKL. “Aku boncos untuk bayar ongkos dan kebutuhanku selama survei,” keluhnya.
Belum lagi, Maysa mengatakan bahwa mahasiswa sering kali mempersiapkan dana darurat mandiri sejumlah 10—30 juta untuk mengantisipasi apabila terdapat alat yang rusak. Maysa menilai alat-alat yang tidak murah membuat mahasiswa harus menyiapkan dana lebih selain biaya utama yang dibutuhkan. “Kita nggak bisa pas-in sejuta karena kalau misalnya nanti ada alat yang rusak siapa yang nge-backup,” ucap Maysa.
Tak hanya mahasiswa Fakultas Geografi, mahasiswa Fakultas Kehutanan juga harus menanggung biaya KKL yang tak sedikit. Akibat hal tersebut, Vita (bukan nama sebenarnya), seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan, merasa makin terdesak karena sempitnya jeda antara tenggat pembayaran KKL dengan pelunasan UKT. “Bayarnya benar-benar cuma berjarak 2 minggu sama [tenggat-red] terakhir bayar UKT, semua mahasiswa merasa keberatan,” keluh Vita.
Dwiko Budi Permadi, Wakil Dekan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan UGM periode 2021–2026, memberikan alasan yang mendasari mahalnya biaya KKL. Ia menjabarkan bahwa kondisi ekonomi negara yang yang fluktuatif per tahunnya turut menjadi penyebabnya. Alasan yang sering digunakan oleh dekanat Fakultas Kehutanan ini dikonfirmasi oleh Hafish, staf Advokasi Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) Fakultas Kehutanan UGM. “Karena setiap tahun dolar dan makanan naik. Itu kan tidak bisa sesuai dengan harga di awal membayar UKT,” ujar Hafish meniru respons pihak fakultas.
Padahal, dengan ongkos yang mahal dan tenggat pembayaran yang berdekatan dengan UKT, mahasiswa Fakultas Geografi dan Fakultas Kehutanan hampir mustahil terbebas dari kewajiban menjalankan KKL. Pasalnya, berdasarkan BPA Fakultas Geografi dan BPA Fakultas Kehutanan, KKL didesain sebagai mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan selama masa studi. Membenarkan hal ini, Erlis sebagai Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Fakultas Geografi UGM periode 2021–2026 menjelaskan bahwa KKL dikategorikan sebagai instrumen krusial dalam pemenuhan kompetensi mata kuliah wajib program studi. “[Jika tidak ikut KKL semester 1-red], risikonya nggak bisa ikut kuliah lapangan semester 3,” imbuh Vita.
Kewajiban tersebut, menurut Erlis, dilakukan karena KKL merupakan bagian terpenting untuk mencapai kompetensi di lapangan. “Kalau mahasiswa geografi nggak ke lapangan, sama saja dengan kita paham, tapi kita tidak bisa melihat objek itu secara utuh,” ujarnya. Dengan demikian, menurut BPA, KKL turut menjadi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.
Dengan status mata kuliah wajib, Reyna menyayangkan pembebanan biaya KKL diberikan sepenuhnya kepada mahasiswa. Menurutnya, skema ini tidak adil bagi mahasiswa karena mata kuliah wajib seharusnya masuk ke dalam komponen UKT. “Tapi itu [biaya KKL-red] tetap dibebankan ke mahasiswa dan nominalnya cukup besar,” tutur Reyna.
Aji menerangkan bahwa pembebanan biaya tersebut justru menjadi masalah berlarut. Sebab, menurut Aji, pihak fakultas tidak memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. “‘Kalau kalian pengen dananya murah ya jangan [melakukan KKL-red] di tempat yang jauh.’ Selalu jawabannya gitu,” keluhnya menirukan respons pihak fakultas.
Maysa dengan prihatin menyayangkan respons tersebut. Pasalnya, beban finansial akibat KKL justru memaksa mahasiswa mencari cara untuk membantu satu sama lain dalam menutup kekurangan dana yang ada. Ia bercerita bahwa mahasiswa sampai harus mengumpulkan kas angkatan untuk menambal ketiadaan subsidi dari fakultas. “Agak miris, sih. Ini kan masalah fakultas, tapi kok subsidinya malah datang dari kita sendiri?” ucap Maysa.
Aji menyebutkan sebenarnya fakultas menyediakan skema termin untuk meringankan beban biaya KKL, tetapi masih tidak dapat membantu. Ia menekankan bahwa pembiayaan KKL seharusnya tidak dibebankan sepenuhnya kepada mahasiswa. Sejalan dengan harapan Aji, Diana menambahkan, “Kami berharap itu [KKL-red] bisa disubsidi sama fakultas.”
“Belum pernah ada mahasiswa yang karena tidak bisa bayar, terus tidak KKL. Itu pasti kita carikan dana,” sebut Sigit Heru Murti, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber Daya Manusia Fakultas Geografi UGM. Ia mengaku bahwa fakultas telah memberikan bantuan dana KKL dengan dua skema, yaitu Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (BAZIS) dan Sahabat Geo. Namun, bantuan tersebut tidak berasal dari keuangan fakultas. Menurut penjelasan Sigit, bantuan dana BAZIS justru berasal dari donasi oleh dosen dan karyawan, sedangkan Sahabat Geo merupakan bantuan dari alumni Fakultas Geografi.
Meskipun begitu, Diana menyebutkan dengan kikuk bahwa kabar mengenai skema bantuan tersebut tak tersampaikan dengan jelas kepada mahasiswa. Sebab, ia merasa program BAZIS dan Sahabat Geo tidak pernah terdengar olehnya. “Jujur, baru pertama kali aku dengar program itu, aku benar-benar nggak pernah dengar sama sekali sebelumnya,” jawab Diana.
Berkaitan dengan hal tersebut, Sigit sempat menyatakan bahwa pihak fakultas memang baru memberikan bantuan setelah ada mahasiswa yang benar-benar mengajukan. Oleh sebab itu, fakultas hanya bertindak secara pasif dengan menunggu datangnya pengajuan dari mahasiswa. “Kita juga nggak bisa memaksa mereka minta bantuan karena ada beberapa mahasiswa juga nggak mau dibantu,” ujarnya.
Dalam penuturan Sigit, skema bantuan tersebut ada karena fakultas tidak bisa memberikan subsidi KKL, sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa alokasi UKT tidak termasuk biaya yang digunakan dalam menyokong biaya pendukung kuliah kerja nyata, magang, dan praktik kerja lapangan. Erlis Saputra, Wakil Dekan bagian Pendidikan, Pengajaran, dan Kemahasiswaan Fakultas Geografi UGM, berkilah jika fakultas memberikan bantuan dari UKT untuk kegiatan KKL, artinya fakultas berpotensi untuk menyalahi peraturan menteri. “Seluruh kampus di Indonesia nggak bisa mengeluarkan dana UKT untuk KKL,” terangnya.
Kontradiktif dengan hal tersebut, Sigit justru mengakui bahwa pihak universitas bisa saja memberikan subsidi KKL apabila memiliki dana. “Kalau universitas uangnya longgar, terus [KKL-red] mau digratiskan, monggo saja,” ucap Sigit. Di sisi lain, ia turut menjelaskan bahwa UKT sebenarnya tidak dapat digunakan untuk keperluan mahasiswa yang bersifat pribadi, termasuk KKL.
Berbeda dari penjelasan Sigit, Wening Udasmoro selaku Wakil Rektor bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM mengaku pihak universitas tidak bisa memberikan subsidi untuk KKL. Sebab, menurutnya, pemberian subsidi KKL yang diberikan kepada fakultas tertentu saja merupakan hal yang kurang adil. “Mindset rektorat itu berfungsi untuk semua. Tidak bisa rektorat memberikan sumbangan pada kelompok [tertentu-red], jadi tidak fair,” ujar Wening. Pasalnya, ia mengatakan bahwa beberapa fakultas lain, seperti Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Filsafat, dapat mengalokasikan dana fakultas untuk keperluan KKL.
Di sisi lain, Wening mengaku bahwa persoalan biaya KKL di Fakultas Geografi dan Fakultas Kehutanan justru tidak pernah sampai ke pihak rektorat. Ketika diwawancarai oleh BALAIRUNG pada Rabu (05-08), ia menyatakan bahwa dirinya baru mendengar persoalan tersebut. “Terus terang, baru sekarang ini [dengar-red] ada isu itu selama saya jadi wakil rektor karena soal keuangan itu kan bukan [kewenangan-red] saya,” dalihnya. Wening lantas mengatakan kepada BALAIRUNG bahwa rektorat akan segera berkoordinasi dengan pihak fakultas.
Beberapa hari setelahnya, Fakultas Geografi mengadakan forum untuk menghimpun dosen, pengurus BEM, pengurus angkatan, dan panitia KKL. Dalam forum ini, dekanat Fakultas Geografi memberitahukan solusi dengan beberapa penyesuaian tentang mekanisme KKL. Penyesuaian yang dibahas, menurut Pinky, mengerucut pada beberapa pembaharuan dan penyesuaian biaya KKL. “Iuran KKL menjadi sebesar Rp500.000 sampai Rp1.000.000 untuk KKL 2 dan KKL 3, serta Rp1.500.000 untuk KKL 1,” paparnya.
Lebih lanjut, melalui surat pemberitahuan Fakultas Geografi yang diunggah di laman Instagram @edukasi.beasiswaugm, nominal tersebut secara spesifik diperuntukkan bagi KKL di wilayah tertentu. KKL di wilayah Yogyakarta dikenakan biaya sebesar Rp500.000 per mahasiswa. Sementara itu, biaya KKL di luar Yogyakarta dibatasi paling besar Rp1.500.000 per mahasiswa.
Namun, Pinky merasa forum tersebut tidak menyelesaikan persoalan. Sebab, menurutnya, pembatasan lokasi KKL justru membatasi kesempatan mahasiswa dalam mengeksplorasi pengetahuan. “Sekarang malah mahasiswa yang susah mikir operasionalnya,” tulis Pinky dalam pesan singkatnya.
Berdasarkan hal ini, Pinky menilai bahwa forum tersebut diselenggarakan semata-mata untuk meminta mahasiswa menyetujui keputusan yang telah disusun pihak fakultas. Pasalnya, mahasiswa tidak diberikan kesempatan diskusi secara dua arah. Pinky lantas menyayangkan langkah fakultas yang tergesa-gesa karena membuat forum tanpa berkoordinasi dengan mahasiswa terlebih dahulu. “Miris juga, sih, bertahun-tahun mahasiswa ngomong, tetapi nggak pernah didengar,” keluh Pinky.
Reporter: Arsely Rahma, Eunica Amanda, dan Zalfa Zakhia
Penulis: Arsely Rahma dan Eunica Amanda
Penyunting: Rifky Wildhani
Ilustrator: Alima Tasnim
Kurator: Adhitia Sutanto
