“[Gaya-red] hidup hijau akan sulit diakses oleh mereka yang memang berada pada level kelas bawah,” ujar Agung Wardhana, pakar hukum lingkungan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pernyataan tersebut disampaikan dalam diskusi buku Kapitalisme Hijau: Fetisisasi Gaya Hidup Hijau dalam Masyarakat Neoliberal karya Nurani Sitanggang dalam acara Malam Buku ke-110 yang diselenggarakan Warung Sastra, Jumat (06-11). Dalam diskusi ini, Agung sebagai pembicara tamu dengan dimoderatori oleh Nurani membahas fetisisme gaya hidup hijau di dunia kapitalis modern yang justru meminggirkan kelas pekerja.
Lewat diskusi buku ini, Agung mengatakan fetisisasi gaya hidup hijau terjadi karena terdapat hierarki nilai dalam menjalankan gaya hidup hijau. Nurani menyebut hierarki tersebut terjadi karena para penggiat gaya hidup hijau merasa memiliki landasan moral yang lebih tinggi sehingga memisahkan diri dari kelas pekerja. Menurut Agung, hal ini dilakukan penggiat hijau agar mereka seolah-olah dapat mengurangi perasaan bersalah atas kegiatan konsumsi yang merusak lingkungan. “Bahwa dengan mengonsumsi ini [produk ramah lingkungan-red], kita feeling good atau merasakan jadi lebih baik daripada yang lain,” ujar Agung.
Padahal, alih-alih tidak berkenan, Agung merasa kelas pekerja sebenarnya berada dalam situasi yang sulit untuk mengakses gaya hidup hijau. Ia memberikan contoh mengenai kelas pekerja yang tidak punya waktu untuk menaiki Trans Jogja atau bersepeda. Agung menyebut hal ini terjadi karena prinsip kapitalisme yang menganggap bahwa waktu adalah keuntungan sehingga pekerja dipaksa tiba di perusahaan tepat waktu. “Kalau Anda menunggu bus, saya pikir uang harian Anda [kelas pekerja-red] akan terpotong,” ujanya.
Sementara itu, Agung merasa gaya hidup tersebut justru hanya menjadi kegemaran penggiat hijau dalam mengoleksi objek ramah lingkungan demi kepuasan pribadi belaka. Salah satu contoh yang disebutkan Agung adalah pengistimewaan hal biasa seperti pola makan vegetarian. Kendati melakukan gaya hidup hijau, kelas pekerja menganut pola makan ini justru karena harganya yang lebih terjangkau. “Makanan vegetarian dalam konteks harian ya tahu, tempe, karena mereka tidak punya uang untuk beli daging,” ujar Agung.
Dalam permasalahan ini, Agung menyebut pemerintah justru menjadi bagian dari agen penggerak kapitalisme hijau. Menurutnya, pemerintah malah mempromosikan kendaraan listrik dengan beberapa insentif seperti subsidi dan bebas pajak. Agung menjelaskan bahwa hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah untuk menguntungkan kapitalis yang menguasai bahan baku ramah lingkungan. “Kalau kita mengubah konsumsi kita menjadi kendaraan berbahan bakar listrik, maka yang paling untung adalah mereka ya para konglomerat batu bara,” ujar Agung.
Penulis: Aisha Kasih, Kinan Adiatma, Reinard Sandya (magang)
Penyunting: Vina Arum Melati
Fotografer: Vina Arum Melati
