©Kenisha/Bal
“Situasi karut-marut yang kita hadapi ini menunjukkan bahwa kita sudah mengalami ilusi demokrasi,” ujar Martin Suryajaya dalam diskusi “Apa Rakyat Bisa Salah” yang diselenggarakan sebagai penutupan Jogja Art + Book Festival (JABFEST) 2026 di The Ratan, Yogyakarta, Senin (12-10). Diskusi ini menghadirkan Martin Suryajaya, seorang penulis dan akademisi, sebagai narasumber dan Dulrahman, ketua pelaksana gelaran JABFEST 2026, sebagai moderator. Dalam dalam diskusi ini, Martin menyoroti persoalan demokrasi di Indonesia yang ilusif dan justru mereproduksi ketidakadilan.
Dalam buku “Apa Rakyat Bisa Salah” yang sedang didiskusikan, Martin melihat bahwa Indonesia sudah menghadapi ilusi demokrasi sejak Orde Baru. Menurutnya, salah satu ilusi ini tercermin dari anggapan ideal masyarakat mengenai demokrasi yang masih bertumpu pada negara Barat. Martin mengutarakan bahwa prinsip-prinsip fundamental demokrasi yang diidealkan di negara-negara Barat ini antara lain adalah kesetaraan, kebebasan individual, atau bahkan separasi militer dari politik. “Sebenarnya pilar-pilar yang selama ini dianggap sebagai pilar demokrasi yang kokoh itu semua omong kosong,” tegas Martin.
Permasalahan tersebut membuat Martin mempertanyakan cara menciptakan prinsip keadilan yang dapat menjawab permasalahan demokrasi. Menurutnya, perumusan model politik yang memungkinkan adanya keadilan, justru perlu berangkat dari sudut pandang kelompok yang merasakan ketidakadilan. Sebab, ketidakadilan yang mereka alami telah menggambarkan kondisi mendasar dari tatanan politik yang ada. “Jadi, jika terselesaikan, masalah sosial di atasnya akan ikut terpecahkan,” jelas Martin.
Namun, saat menanggapi Martin, salah seorang peserta diskusi bernama Steven menyampaikan kritiknya. Menurutnya, sebagian kelompok yang menghadapi ketidakadilan saat ini cenderung melampiaskan kekesalannya dengan membabi buta. Di sisi lain, Rahman selaku peserta diskusi asal Makassar merasa bahwa masyarakat di daerahnya justru dengan mudah memberikan dukungan politik kepada penguasa. “Masyarakat kita masih sangat kurang dari sisi pengetahuan politik, bahkan yang paling merasakan kesusahan saja masih membela rezim,” ujar Rahman.
Melihat persoalan tersebut, Martin mengungkapkan bahwa revolusi memang tak dapat dikendalikan karena semua bergerak secara otonom. Oleh sebab itu, tatanan sistem yang diciptakan masyarakat tertindas diperlukan sebagai usaha untuk merumuskan satu prinsip kebijakan yang dapat diterima oleh semua kalangan. “Infrakrasi [Tatanan sistem oleh masyarakat tertindas–red] bukan soal bagaimana kemungkinan terjadi revolusi kekerasan, tapi bagaimana kita mendesain kebijakan sehingga bisa merefleksikan kepentingan bersama,” jelas Martin.
Penulis: Rizal Yusuf Hasan, Imelda Anggita Ratih, Mega Suci Handayani (magang)
Penyunting: Syalwa Salsabila
Fotografer: Kenisha Fahmida Wibowo
Kurator: Alima
