©Timurangin/Bal
Ada sebuah hantu yang membayangi Indonesia—hantu komunisme. Narasi resmi historiografi mengenai G30S yang ditulis oleh Orde Baru menitikberatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktor tunggal dari kejadian yang menyebabkan 7 jenderal Angkatan Darat tersebut dibunuh. Narasi ini pula yang menjustifikasi terjadinya sebuah episode yang sangat kelam di sejarah indonesia—pembunuhan massal terhadap ratusan ribu hingga (diduga) jutaan terhadap siapapun yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut. Setelahnya, demonisasi dan hantuisasi terhadap komunisme pun dimulai: bukan hanya bagi PKI dan simpatisannya, tetapi bagi siapa saja yang menemukan kata “kiri” melekat pada dirinya.
Secara sistematis, hantuisasi dilakukan dengan menghapus segala peranan gerakan kiri dari sejarah Indonesia. Padahal, seperti yang dituturkan Pram, kelompok kiri turut mengambil peranan yang teramat penting dalam perjuangan meraih kemerdekaan dari kolonialisme Belanda juga Jepang. Akibat rekonstruksi sejarah tersebut, kata “kiri” pun dimaknai secara tunggal, keliru, dan dangkal—diasosiasikan sebagai sekadar pengkhianat tak berakhlak sebagaimana narasi resmi rezim yang beredar. Dalam rangka memperingati episode gelap yang dimulai 61 tahun silam, BALAIRUNG menerbitkan ulang Berita Tema dari Majalah BALAIRUNG Edisi 29/TH.XIV/1998 ini untuk membaca kembali dampak dari sebuah rezim yang menggunakan senjata paling mematikan: stigma dan pelabelan. Berikut tulisan selengkapnya.
“Sejarah memang milik orang-orang yang menang dalam pertarungan-pertarungan kepentingan. Karenanya, sejarah selalu mengalami rekonstruksi, tergantung siapa yang berkuasa. Wacana gerakan radikal (baca: kiri) yang sebenarnya punya peran penting kala itu, telah tenggelam dalam catatan-catatan sejarah resmi.”
Rezim Orde Baru secara sistematis amat sukses mengonstruksi fakta-fakta sejarah secara sepihak untuk mendukung status quo kekuasaannya. Penerbitan buku putih G30S adalah contoh betapa rezim menginginkan tafsir tunggal atas sejarah. Ini dibuktikan dengan pelarangan sejumlah buku dengan versi lain yang mengungkap peristiwa kelam itu.
Lebih jauh, rekonstruksi sejarah yang bias itu bukan saja dilakukan lewat penyusunan berbagai buku sejarah, tapi juga lewat wacana kultural yang lain. Dalam film-film perjuangan misalnya, digambarkan bahwa perlawanan rakyat mengusir kolonialisme seolah-olah lekat dengan perjuangan bersenjata. Sementara perlawanan melalui cara-cara sipil, seperti diplomasi, tulisan-tulisan kritis di media-media alternatif, dan pembentukan wadah-wadah politik yang ideologis waktu itu hampir tidak mendapat tempat.
Penulisan sejarah dengan derajat bias yang sangat lebar semacam itu jelas mengaburkan fakta sejarah yang sebenarnya. Apalagi jika itu disertai tendensi politik tertentu. Peran gerakan kiri menentang kolonialisme Belanda yang tak pernah terekspos dalam catatan sejarah yang resmi, mengindikasikan hal itu.
Tentang Kiri
Kiri, sebuah terminologi yang masih diperdebatkan, ternyata pernah sangat kental mewarnai perjalanan kebangsaan Indonesia. Dalam sejarah pemikiran Barat, kiri sangat identik dengan ide-ide Karl Marx, filsuf Jerman yang berhasil mengungkap penghisapan manusia lewat determinasi ekonomi. Namun demikian, gerak kaum kiri di Indonesia memberi makna lain bagi term kiri itu sendiri. Menurut Taufik Abdullah, golongan kiri adalah orang atau kelompok yang menentang kekuasaan dan kritis terhadap pergerakan kebangsaan.
Pendapat serupa diungkap oleh Prof. Dr. Deliar Noer. “Yang kanan establish, yang kiri itu menolak. Yang menolak itu biasanya adalah orang-orang berhaluan lebih merakyat, lebih keras terhadap establishment, radikal, dan vokal,” ungkapnya. Pramoedya Ananta Toer punya definisi lebih tegas. Kiri, menurutnya, adalah golongan yang berpihak pada massa besar rakyat—marxisme memberi kontribusi besar bagi golongan ini. “Tanpa mengenal ide-ide marxisme, tak mungkin terjadi perlawanan oleh rakyat. Sebab, ide Marx inilah yang membuka mata rakyat bahwa selama ini mereka tertindas,” ujar sastrawan Lekra ini.
Salah satu ajaran pokok Marx, membagi masyarakat dalam dua kelas, kelas borjuis dan proletar. Kelas pertama adalah kelas yang melakukan penghisapan terhadap kelas yang lain untuk akumulasi modalnya. Sedangkan kelas proletar merupakan orang-orang yang dieksploitasi oleh sistem kapitalisme. “Ide-ide semacam inilah yang kemudian banyak menginspirasi para tokoh gerakan kemerdekaan seperti Hatta, Tan Malaka, Soekarno,” tandas Taufik.
Gagasan yang ideologis ini tentu tidak lahir begitu saja. Ada basis material masyarakat yang melandasinya. Jauh sebelum pergerakan nasional muncul, kemiskinan telah sedemikian akut. Tentang hal ini, Ir. Soekarno berkata, “Kita ini hidup hanya sebenggol. Kemerdekaan ini tidak dimulai karena kita ingin merdeka tapi dimulai dengan kesadaran akan adanya kemiskinan dan keterbelakangan.”
Menurut catatan Soe Hok Gie (1990), kemiskinan waktu itu disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang menindas rakyat, seperti kebijakan agraria di bidang perkebunan. Rakyat diharuskan menyerahkan sawahnya untuk ditanami tebu dan kopi. Selanjutnya, lahan petani menjadi ladang utama perkebunan-perkebunan Belanda. Akibatnya, rakyat tak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Bahkan menurut laporan komisi Belanda, pada tahun 1900 kehidupan rakyat makin parah. Makanan pokok rakyat dari beras berganti jagung dengan ampas pisang. Juga banyak dijumpai para ibu yang menjual anaknya ke pasar. Belum lagi wabah pes akibat buruknya perkampungan penduduk.
Kondisi itu kemudian menimbulkan ketidakpuasan secara umum. Inilah akar pergerakan nasional Indonesia. Ketika kondisi buruk rakyat bersinggungan dengan ide marxisme, para tokoh pergerakan menyadari bahwa rakyat telah dieksploitasi. Kesadaran ini mendorong para tokoh gerakan mengadopsi ide-ide marxisme. Hal ini diakui Onghokham, “Masalah-masalah sosial ini, menjadi basis atau landasan bagi berkembangnya gerakan kiri,” katanya.
Awal Pergerakan kiri Indonesia
Pada dekade awal abad XX, ruat-ruat pergerakan nasional mulai tampak. Dimulai dengan berdirinya Sarekat Islam (SI) tahun 1912, wadah organisasi bagi pedagang-pedagang pribumi. SI yang pada awal pendiriannya hanya untuk menandingi para pedagang Tionghoa, kemudian menjadi radikal. Terutama setelah Semaoen, tokoh Indische Sociaal Democratishe Vereeninging (ISDV), duduk dalam Central Sarekat Islam (CSI). Masuknya orang-orang ISDV dalam SI, menurut Parakitri, karena ISDV tidak dapat berkembang tanpa dukungan orang-orang pribumi.
SI tak hanya menggarap pedagang, tapi juga buruh pabrik, percetakan, dan pegawai kereta api. Pemogokan yang dilakukan SI, di antaranya pemogokan buruh mebel di Semarang, dan buruh percetakan harian Niew Courant tahun 1918. Menurut Takashi Shiraishi, SI merupakan organisasi pertama yang menggunakan pemogokan untuk mendesakkan tuntutannya. Bahkan menurut Parakitri, ketika itu dikenal raja mogok dari Yogyakarta, yaitu Soerjopranoto dengan wadah Personeel Fabriek Bond (PFB). Soerjopranoto memimpin beberapa pemogokan terutama di pabrik gula untuk menuntut kesamaan upah, persamaan hak buruh Belanda dengan buruh pribumi, perbaikan kondisi kerja, pengurangan jam kerja, serta tambahan gaji lembur.
Dalam waktu enam tahun, SI telah berubah dari organisasi kelas menengah (pedagang) menjadi organisasi kerakyatan. Perubahan ini tak lepas dari pecahnya SI menjadi SI Merah (Semarang) dan SI Putih (Surakarta). SI Semarang lebih condong ke ISDV, sedang SI Surakarta lebih dekat dengan Tjokroaminoto.
ISDV didirikan tanggal 4 Mei 1914. Bersama SI, ISDV membawa angin baru dalam pergerakan Indonesia. ISDV-lah yang pertama kali menawarkan ide-ide Marxisme untuk perjuangan rakyat Indonesia. Mereka berpendapat, penderitaan rakyat Indonesia diakibatkan struktur masyarakat yang ada, yaitu struktur masyarakat jajahan yang diperas oleh kaum kapitalis Belanda. Bagi ISDV, solusinya adalah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan yang penting untuk hajat hidup orang banyak. Gagasan-gagasan inilah yang disebarkan oleh propagandis ISDV.
Tahun 1920-an, pemerintah Belanda makin represif. Namun, situasi tersebut tidak memadamkan api perlawanan. Ini dibuktikan dengan berdirinya Partai Komunis di Hindia (1920) yang kemudian tahun 1923 berganti nama Partai Komunis Indonesia (PKI). Tokoh yang memprakarsai kelahiran PKI, antara lain Sneevliet, Semaoen, Bergsma, dan de Baars.
Munculnya PKI makin menguatkan pengaruh marxisme dalam kancah pergerakan nasional, terutama secara ideologi. PKI mulai membangun hubungan dengan Komunisme Internasional (Komintern) di Uni Soviet. Bahkan tercatat nama Tan Malaka sebagai agen Komintern untuk wilayah Asia. Khusus mengenai Tan Malaka, ia dikenal seorang komunis yang nasionalis karena ia meletakkan perjuangan komunis sesuai dengan dialektika masyarakat Indonesia sendiri.
Menurut Pram, PKI adalah partai politik pertama yang menggunakan nama Indonesia. M.C. Ricklefs (1991) mencatat, dalam propagandanya PKI lebih banyak menarik kaum abangan dengan menggunakan jargon-jargon yang bersifat lokal. Seperti ungkapan “sama rata, sama rasa” dan “rawe-rawe rantas malang-malang putung” oleh Mas Marco Kartodikromo. Sebuah ungkapan yang sarat ide-ide sosialisme menuntut solidaritas perjuangan.
Atau, Haji Misbach. Tokoh SI Surakarta yang berubah haluan menjadi salah satu propagandis PKI. Dia populer karena pemikirannya tentang “Islamisme Komunisme”. Dua hal yang dianggap sangat kontradiktif, bagi Misbach adalah dua hal yang sifatnya sama bahkan saling mengisi.
Sampai kurun waktu tahun 1926, pergerakan Indonesia benar-benar menunjukkan sifat revolusionernya. Mereka melawan penindasan, memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan. Puncaknya adalah pemberontakan PKI tahun 1926. Sebuah usaha pemberontakan pertama yang menuntut kemerdekaan untuk Indonesia.
Namun, pemberontakan ini gagal karena ketidaksiapan PKI sendiri. Tan Malaka menyebutnya pemberontakan yang abortif—infantile disorder, demikian disebut Arnold C. Brackman dalam Indonesian Communism: A History. Akibatnya, setelah pemberontakan itu pemerintah kolonial melarang keras kegiatan politik yang berbau menghina, menyebarkan kebencian, dan melawan pemerintah. Pelarangan ini memaksa semua wadah perlawanan bergerak di bawah tanah.
Pada tahun 1927, karena ketidaksesuaiannya dengan Komintern tentang pan-islamisme, Tan Malaka keluar dari PKI. Secara rahasia, ia mendirikan Partai Republik Indonesia (PARI) di Bangkok, dengan sejumlah pemikirannya yang dirumuskan dalam Madilog.
Tahun-tahun setelah pemberontakan 1926 sampai 1935 sering disebut tahun yang hilang (the lost year). Banyak pemimpin pergerakan yang pergi ke luar negeri, dibuang ke Boven Digul, Irian Jaya, atau menghilang. Haji Misbach misalnya, dibuang ke Tanah Merah dan meninggal di sana.
Dalam rentang waktu tahun 1927-1932, kualitas perjuangan politik di Indonesia mengalami peningkatan. Perjuangan ketika itu diwujudkan lewat pembentukan partai politik modern dengan strategi-taktik politik tertentu. Nasionalisme atas nama kemerdekaan Indonesia dilontarkan dalam setiap rapat umum. Setiap tokoh gerakan mendirikan partainya sendiri menurut pemikiran yang dianutnya. Soekarno dengan PNI, Tan Malaka lewat PARI, atau Hatta dengan PNI-Baru.
Partai-partai itu melontarkan gagasan mereka tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka bergerak dengan metode non-kooperatif lewat koalisi partai, seperti Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI). Namun ketika Soekarno ditangkap tahun 1933, serta Hatta dan Sjahrir dibuang, pergerakan Indonesia mengalami moderasi dengan sangat dominannya metode kooperatif.
Ketika kekuasaan Jepang mulai ditancapkan di Indonesia tahun 1942, semua gerakan baik Islam, komunis maupun nasionalis dilarang. Namun, menurut Pram, PKI pada masa itu masih bergerak. “Waktu pendudukan Jepang masih ada PKI yang melakukan sabotase dan pemberontakan tangki minyak, menenggelamkan kapal dan lain sebagainya,” tutur Pram.
Para pemimpin pergerakan yang lain banyak terjun dalam organisasi buatan Jepang, seperti Soekarno, Hatta, dan Ki Hajar Dewantoro. Mereka terlibat dalam Badan Pusat Tenaga Rakyat (Putera). Sedang perjuangan bawah tanah dilakukan Amir Syarifudin lewat Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia).
Kiri Pasca Kemerdekaan
Menurut Imam Yudotomo, kekuatan gerakan kiri mampu mendesak diproklamasikannya kemerdekaan di luar skenario Jepang. Kaum muda yang digerakkan oleh Wikana, Sukarni dan lain-lain berhasil menuntut Soekarno-Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka ini dikenal sebagai pemuda-pemuda kiri. Sehingga kalau dilihat konstelasi politik waktu itu, maka orang-orang kirilah yang mendorong kemerdekaan ini.
Kekuatan kiri ini juga tercermin dari kepercayaan yang besar terhadap Partai Sosialis, terutama ketika Sjahrir memegang kekuasaan di awal pemerintahan RI. Era demokrasi liberal-parlementer pasca proklamasi, golongan kiri empat kali memegang tampuk pemerintahan. Kabinet pertama, kedua, ketiga dipegang oleh Sjahrir, dan keempat oleh Amir Syarifudin. Namun demikian persaingan antar ideologi politik pun makin memuncak. “Waktu itu terjadi persaingan ideologi, partai-partai cakar-cakaran sehingga melemahkan sistem pemerintahan pada waktu itu,” ungkap Taufik Abdullah.
Namun, peran kiri tetap signifikan, terutama menghadapi pembentukan negara serikat dalam perjanjian Renville dengan Belanda pasca agresi militer. Gerakan kiri yang tergabung dalam FDR (PKI, Partai Buruh Indonesia, Partai Sosialis, Partai Murba) menolak konsep federalisme yang ditawarkan Belanda. Adapun persaingan politik itu memuncak pada peristiwa Madiun ketika Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang berubah menjadi PKI berusaha mendirikan pemerintahan Front Nasional di Madiun.
Namun, usaha ini gagal karena ketidaksiapan PKI dan simpati rakyat yang minim sehingga dengan mudah tentara RI menggulung pelaku-pelaku pemberontakan Madiun. Pemimpin PKI/FDR seperti Amir Syariffudin, Tan Ling Djie, Muso ditangkap dan ditembak mati. Peristiwa Madiun ini, menurut Soe Hok Gie (1997), tak bisa dilihat hanya dari satu sisi, yaitu sebagai usaha PKI untuk merebut kekuasaan RI. Namun, ada teori lain yang menyatakan bahwa PKI dijebak. Teori ini dikenal sebagai teori konspirasi yang diyakini oleh sumber-sumber PKI. Teori ini menyatakan, ada ketakutan Amerika Serikat akan pengaruh komunis di Indonesia, sehingga PKI harus dihancurkan. Apalagi Amerika Serikat pada waktu itu sangat berpengaruh dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda. Zaman ketika persaingan antar partai sangat keras dan ideologis ini, disebut Soe Hok Gie sebagai masa revolusi dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Demokrasi Terpimpin
Setelah penyerahan kedaulatan tahun 1950, peran kaum kiri masih kentara, khususnya pada pemilu tahun 1955. Pemilu yang dikatakan paling demokratis ini memunculkan 4 partai besar, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Partai kiri lain selain PNI dan PKI, seperti PSI dan Murba hanya mendapat suara yang kecil. Menurut Imam Yudotomo, kekalahan PSI karena partai ini elitis dan tidak populis. “Sementara Murba, dengan tawaran ideologi yang kurang menarik, ia gagal menarik massa,” demikian diungkap staf ahli Central For Social Democratic Studies (CSDS) ini dalam sebuah diskusi beberapa waktu lalu.
Setelah pemilu 1955, intensitas konflik antar partai sangat tinggi, namun tidak ideologis. Hal ini dibuktikan dengan jatuh bangunnya kabinet. Mosi tidak percaya dengan gampang dijatuhkan oleh partai oposisi, sehingga Badan Konstituante gagal untuk merumuskan UUD.
Selain itu, terjadi polarisasi kekuatan politik antara Soekarno dengan Angkatan Darat (AD). Soekarno yang merasa terancam dengan AD, kemudian mengukuhkan kekuasaannya lewat dekret 5 Juli 1959. Dengannya, Soekarno menjalankan kekuasaan secara penuh atas nama demokrasi terpimpin. Hal ini ditentang oleh PSI dan Masyumi, sehingga Soekarno menyapu bersih keduanya. PSI dan Masyumi dibubarkan tahun 1960. Selain itu, Soekarno membubarkan Badan Konstituante, dan membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang diwakili oleh PNI, PKI, dan NU. Pada masa ini, menurut Ricklefs, Soekarno menguraikan ideologinya yang disebut Manipol Usdek.
Soekarno menghendaki adanya persatuan antara nasionalisme, Agama, dan Komunisme (NASAKOM). Dengan pemikiran ini, Soekarno menyatakan nasionalisme (PNI), agama (NU), dan komunisme (PKI) merupakan kekuatan yang sama-sama berperan dalam pemerintahan. Komposisi ini menguntungkan PKI. Ketika PSI dan Murba dilarang pada tahun 60-an, PKI yang didukung Soekarno berhasil meraih massa besar. Hal ini dibuktikan dengan anggota organisasi-organisasi underbow-nya yang berjumlah ribuan.
Tahun 1962, PKI tercatat sebagai partai komunis terbesar kedua setelah Uni Soviet. Tapi sekali lagi, PKI berhasil ditindas. Peristiwa berdarah G30S menjadi alasan AD untuk menghabisi gerak PKI. Apa yang sebenarnya terjadi di bulan berdarah ini tak pernah diketahui secara pasti. Menurut Parakitri, secara umum ada beberapa teori besar yang menganalisa kekalahan PKI. Pertama, karena PKI lebih mengutamakan nama ketimbang menggalang kekuatan massa. Kedua, karena dalam masyarakat Indonesia tidak tercipta dikotomi kelas: buruh Indonesia masih bisa pulang kampung sehingga perlawanan buruh ketika alat produksinya diambil tidak terjadi.
Sebuah Perjalanan
Menyimak sejarah Indonesia tak bisa lepas dari pengaruh perkembangan sejarah dunia. Seperti anggapan bahwa kemenangan kaum Bolshevik di Rusia tahun 1917 (Revolusi Oktober) menginspirasi berdirinya PKI. Namun demikian, menurut Soe Hok Gie, hal itu tidak sepenuhnya benar. Karena ketika terjadi kemenangan kaum Bolshevik, nama-nama seperti Marx atau Lenin masih sangat jarang di telinga tokoh-tokoh waktu itu. Hanya Sneevliet-lah yang secara eksplisit menulis tentang Marx untuk menanggapi kemenangan tersebut. Lagi pula, munculnya gagasan marxisme di Indonesia bermula dari suatu kondisi ekonomi yaitu kemiskinan, jadi tidak bersifat ideologis.
Bagaimana gagasan ini berkembang bisa dilihat dalam dua proses. Pertama, melalui perbenturan dengan kondisi sosial masyarakat. Kemiskinan telah membuka mata rakyat bahwa mereka ditindas. Kedua, bisa dikatakan lebih ideologis karena melalui jalur pendidikan. Para pemuda Indonesia yang bersekolah di Belanda terlibat dalam Perhimpunan Indonesia (PI). Mereka mengenal Marx lewat diskusi-diskusi dan persentuhannya dengan organisasi-organisasi sosialis di Belanda. Dari dua proses ini kemudian lahir banyak varian dalam gerakan kiri.
Secara umum, Imam Yudhotomo membagi gerakan kiri dalam empat varian. Pertama, golongan komunis yang menjadi anggota PKI, berhaluan komunis internasional, menganut ajaran marxisme-leninisme, pemikiran Mao, ataupun Stalin. Tokohnya Semaoen, Darsono, Aidit, Muso dan lain-lain. Kedua, golongan sosialis. Mereka tergabung dalam PSI dan lebih memilih jalan seperti kaum sosial demokrat Eropa. Dalam perkembangannya, PSI pecah menjadi Partai Sosialis (PS) dan PKI. Tokohnya antara lain, Sjahrir, Supeno, Subadio dan lain-lain. Ketiga, kaum murba yang tergabung dalam Partai Murba. Dalam konstelasi gerakan kiri, kaum Murba ini sering disebut trotskyist yang merupakan penganut ajaran perjuangan senjata tanpa henti. Tokoh utamanya adalah Tan Malaka, Sukarni, Chaerul Saleh, Adam Malik dan lain-lain. Keempat, kaum marhaenis. Marhaenis berasal dari ajaran Soekarno sebagai marxisme yang diterapkan di Indonesia. Tokohnya, Sukarno sendiri, Mr. Sunaryo dan lain-lain.
Selain keempat pengelompokan besar di atas, banyak kelompok kecil yang menamakan diri sebagai orang kiri. Misalnya, Angkatan Komunis Muda (Akoma), Partai Buruh, PKI Merah, dan ada juga yang sama sekali tidak tergabung dalam partai manapun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gerakan kiri bukan hanya PKI semata. Paling penting, gerakan kiri di Indonesia ternyata tidak bisa digeneralisir dengan sangat sederhana seperti yang dilakukan Orde Baru selama ini. Perlu pemahaman yang kompleks, detail dan integral agar tidak terjadi bias dalam memahami gerakan kiri.
Menurut Onghokham, kiri itu sebuah gerakan yang pernah besar di Indonesia tetapi tidak pernah menang. Khusus PKI, ia memang pernah sebagai partai besar tetapi tidak pernah mengakar. Hanya besar nama tetapi tidak pernah besar dalam arti yang sebenarnya. Hal yang amat berbeda dengan gerakan komunis di Vietnam.
Garis umum yang dijadikan patokan gerakan kiri adalah anti-imperialisme, anti-kapitalisme, dan pro gotong-royong. Stigma kiri yang dikenakan Orde Baru terhadap lawan politiknya, bukan saja telah membuat reduksi besar atas term kiri, tapi juga telah mengaburkan sejarah. Sejarah yang bercerita tentang sebuah bangsa yang sedang membangun jati dirinya. Perlu diingat, orang-orang kiri juga pernah punya catatan penting di sana. [Melanie Wahyu Wulandari, M. Bustom, Aris Mustafa, M. Ugoran Prasad, Asep Mulyana]
Ditulis dengan penyuntingan ulang oleh Raditya Mainaka Timurangin.
