Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa
KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)
Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja
Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah
Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir...
Aksi DPRD DIY Berujung Represi oleh Polisi dan...
Rektorat UGM Enggan Tanda Tangani MoU Penyelesaian Isu...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
KABARKILASMagang

Menyambut Oligarki atas Matinya Demokrasi melalui Omnibus Law

Oktober 26, 2020

©Ulil/Bal

“Rakyat sesungguhnya hanya tinggal menelan ludah, sebab yang tersenyum paling akhir atas disahkannya Omnibus Law adalah kaum oligarki,” ujar Firman Noor, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PLP-LIPI) dalam diskusi daring Indonesia Leaders Talk, Jumat malam (23-10). Selain Firman Noor, diskusi bertajuk “Omnibus Law dan Lonceng Kematian Demokrasi” ini juga dihadiri beberapa pembicara, yaitu Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera; Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri; dan Pengamat Politik, Rocky Gerung. Para pembicara tersebut dimoderatori langsung oleh Haldi Panjaitan, selaku Sekretaris Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah (BPKD) PKS. 

Dalam paparan pembukanya, Firman Noor, atau kerap disapa Firman, menyatakan bahwa kehidupan demokrasi di Indonesia saat ini berjalan dalam kondisi cacat. Menurutnya, hal itu ditandai dengan sistem politik yang sudah serba elit dan demokratisasi internal partai politik ditopang oleh para oligarki. “Kehidupan partai politik yang ditentukan oleh segelintir elit itu kemudian direfleksikan dalam politik ketatanegaraan yang semakin menjauhi prinsip demokrasi,” jelasnya. Ia juga menyoroti fenomena biaya politik yang mahal dan sifat partai politik yang semakin pragmatis, sehingga dalam hal ini partai politik sangat menanti kedatangan oligarki. 

Senada dengan Firman, Mardani Ali Sera menambahkan bahwasanya indikator utama dalam pembangunan bangsa adalah adanya konsolidasi fundamental antara demokrasi dan good government. “Bagaimana bisa membangun bangsa menjadi lebih baik, jika demokrasi dibunuh oleh dalih pengesahan Omnibus Law, yang hanya berfokus pada pembangunan ekonomi yang nyatanya menindas rakyat,” tandas Mardani. Lagi pula, dalam pengamatannya, pemerintah saat ini juga berada dalam lingkaran oligarki sehingga seluruh agenda politik didesain hanya untuk kepentingan mereka saja. 

Hasil penelitian dari LIPI menyatakan bahwa 56 persen politisi yang berada di parlemen adalah pengusaha dan mayoritas menguasai posisi strategis parlemen. Sehingga dalam pandangannya, Faisal Basri sepakat bahwa kehadiran Omnibus Law menjadi karpet emas untuk para oligarki. “Hadirnya Omnibus Law membuat apapun yang dipandang sebagai penghambat investasi akan dilibas, apapun yang diminta pengusaha akan dikabulkan,” tambah Fisal. Disisi lain, Omnibus Law menurutnya juga melucuti hak-hak normatif pekerja, menumpulkan perlindungan lingkungan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha. 

Oleh sebab itu, Rocky Gerung, menyampaikan kritik secara tegas bahwa Omnibus Law ini bukan sekedar mengesampingkan demokrasi, tetapi juga menghilangkan demokrasi. “Promosi Omnibus Law adalah merampingkan birokrasi, sekaligus membabat institusi, lihat saja KPK dihabisi, kekuasaan daerah dilanggar, hak masyarakat adat dirampas,” tegas Rocky. Selanjutnya, ia menilai bahwa secara political ethics demokrasi di Indonesia betul-betul sudah hilang. “Keadaan sekarang bukan lagi demokrasi, tetapi dinamakan plutokrasi, yakni sistem politik yang dikuasai oleh kaum kaya,” tambahnya lagi. 

Sebagai penutup diskusi, Firman berpesan bahwa Indonesia membutuhkan seseorang yang curiga dan kritis demi nama baik. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk dapat berkolaborasi menjaga kebaikan. Sementara Faisal menyampaikan usulannya kepada pemerintah untuk meningkatkan martabat pekerja dalam Omnibus Law. “Pekerja bukan faktor produksi, tetapi manusia yang harus dinaikkan martabatnya,” ujarnya. Berkaitan dengan oligarki, tak lupa Rocky berpesan kepada pemerintah dengan nada satirenya. “Jalan Jokowi di Uni Emirat Arab mengingatkan kita kalau beliau mengasuh oligarki, sedangkan Jalan Munir di Den Haag mengingatkan kita bahwa beliau melawan oligarki,” ucap Rocky. 

Penulis: Abiyyu Genta Rijadianto, Amanda Diva Nareswari, dan Nisa Puspita Mawadati (Magang)
Penyunting: Haris Setyawan
Fotografer: Muhammad Zia Ulil Albab (Magang) 

 

Redaksi

See author's posts

Faisal BasriFirman NoorIndonesia Leaders TalkMardani Ali Seramatinya demokrasioligarkiomnibus lawRocky Gerung
0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...

Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta

Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

    November 15, 2026
  • KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

    November 15, 2026
  • Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

    November 14, 2026
  • Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

    November 12, 2026
  • Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perempuan

    November 2, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM