©Auliya/Bal
Pada Selasa (10-11), Masjid Jogokariyan menggelar dialog kebangsaan bertajuk “Mimbar Rakyat” dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Dalam diskusi ini, Zainal Arifin Mochtar dari Fakultas Hukum UGM, Media Wahyudi Askar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Shofwan Al Bana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, dan Zulfa Shakiyya dari Fakultas Bahasa dan Seni UNNES dihadirkan sebagai pembicara. Diskusi ini dilangsungkan sebagai respons Masjid Jogokariyan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat kecil.
Menurut Media, ketimpangan antara masyarakat dan segelintir elit politik muncul karena perolehan akses kekuasaan dan sumber daya negara yang hanya dimiliki elit. “Oligarki jadi kaya di Indonesia hanya karena tiga hal: membangun rantai dan menguasai kekuasaan dengan mengakali peraturan, membakar hutan, serta menyingkirkan masyarakat adat dari tanah-tanah mereka,” tuturnya. Selain itu, Media mengatakan elit politik bebas meminjam uang dari bank negara sebanyak puluhan triliun rupiah. Namun, di sisi lain, masyarakat biasa tidak bisa berkutik apapun ketika melihat tanah dan hutan mereka digulung satu persatu.
Dalam situasi yang timpang ini, Media mengatakan bahwa masyarakat Indonesia, terutama kelas pekerja, mesti dihadapkan dengan realita perekonomian yang semakin getir. Ia lantas mencontohkan beberapa masalah seperti melemahnya nilai tukar rupiah, pembayaran hutang negara yang terus menggerus dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor. Kondisi ini tercermin dari rendahnya upah pekerja dan meningkatnya biaya kebutuhan hidup. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin tertekan, sementara kebutuhan hidup terus meningkat dan kesejahteraan pekerja kian terancam. “Upah buruh hanya meningkat 2 ribu per hari dan siangnya lagi buruh juga diakali, dikadali oleh pimpinan organisasi buruh,” jelasnya.
Sehubungan dengan itu, Zulfa menilai terdapat ketimpangan prioritas pemerintah dalam kebijakan pendidikan yang merugikan kelas pekerja. Ia menyoroti besarnya anggaran Makanan Bergizi Gratis (MBG) di tengah rendahnya kesejahteraan guru honorer. “Apa ada visinya kalau MBG setiap hari memakan dana Rp800 miliar sampai Rp1 triliun tapi ada guru honorer yang gajinya Rp200 ribu sampai Rp300 ribu sebulan?” ujarnya. Atas dasar ini, Zulfa lantas mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pendidikan nasional yang seharusnya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di sisi lain, menurut Zulfa, kehadiran MBG semakin membebani guru dengan pekerjaan administratif sehingga mengurangi waktu untuk merancang pembelajaran. Beban administratif yang dimaksud oleh Zulfa ialah kewajiban baru guru yaitu pendokumentasikan menu MBG setiap hari. “Guru seharusnya menggunakan waktunya untuk merencanakan pembelajaran agar siswanya bersemangat belajar. Namun, energi mereka justru tersita untuk mengurus birokrasi yang tidak substansial,” ungkap Zulfa.
Dalam negara demokrasi, Zainal mengatakan ketimpangan ekonomi seperti itu dapat memungkinkan pihak tertentu membeli suara dan mengatur kandidat. Sebab, ia menilai kelompok elit bahkan memiliki kemampuan untuk membeli keadilan dan memengaruhi penguasa. Akibatnya, pemerintah cenderung memprioritaskan status para elit alih-alih serius membenahi permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. “Banyak sekali yang percaya bahwa ketimpangan inilah yang membuat demokrasi dan hukum itu nyaris mustahil untuk bisa ditegakkan,” pungkasnya.
Penulis: Ahmad Fauzan Zulfa, Aniq Hanifah, Gisty Nur Aini (magang)
Penyunting: Auliya Oktavia Ramadhani
Fotografer: Auliya Oktavia Ramadhani
Kurator: Alima Tasnim Ariyanto
