©Marcia/Bal
Gerakan pelajar dan mahasiswa di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari melawan kolonialisme hingga rezim otoriter Orde Baru. Dalam lintasan sejarah tersebut, setiap era dihadapkan dengan tantangannya masing-masing. Dalam konteks era saat ini, mahasiswa tengah berhadapan dengan neoliberalisasi yang tidak hanya membuat biaya kuliah makin tinggi, tetapi juga membuat gerakan mahasiswa kian hari kian melemah. Realitas tersebut pernah direkam BALAIRUNG melalui Kajian Majalah BALAIRUNG Edisi 60 yang menemukan bahwa gerakan mahasiswa di UGM mengalami kegagalan dalam menjahit wacana kontra-hegemoni untuk melawan neoliberalisme.
Sejalan dengan temuan tersebut, BALAIRUNG pada Senin (18-05) berkesempatan untuk mewawancarai salah satu alumnus Universitas Gadjah Mada bernama Joko Susilo yang meneliti gerakan mahasiswa di UGM dalam skripsinya yang berjudul “Neoliberalisasi Pendidikan Tinggi Restrukturisasi Institusi dan Perlawanan Gerakan Mahasiswa Kini”. Dalam skripsi yang menganalisis kondisi UGM pada tahun 2012—2020 tersebut, Joko Susilo mengeksplorasi berbagai dimensi mulai dari implikasi status PTN-BH UGM terhadap gerakan mahasiswa UGM hingga pembacaan alternatif gerakan sebagai upaya untuk keluar dari situasi saat ini. Simak hasil wawancaranya di bawah ini.
Apakah neoliberalisasi pendidikan adalah satu-satunya faktor melemahnya aktivitas pergerakan mahasiswa atau terdapat faktor lain?
Memang, kalau dilihat, neoliberalisme menjadi faktor yang paling besar. Namun, kampus itu selalu dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Dalam banyak pendekatan dan eksperimen, gerakan mahasiswa itu akan teraklimasi ketika dua faktor ini tertebak.
Di sisi eksternal, neoliberalisasi secara struktural mengubah kurikulum, terus bagaimana ketetapan administrasi, cara bekerja, dan sebagainya. Nah, di sisi internalnya, isu-isu tentang kepercayaan serta representasi selalu menjadi faktor yang melemahkan atau menurunkan intensi dan atensi gerakan mahasiswa. Contohnya, ketika pimpinan mahasiswa tertinggi punya potensi conflict of interest atau keputusannya terintervensi sehingga tidak objektif. Isu kepercayaan ini kemudian terhubung ke faktor selanjutnya, yaitu representasi. Dalam konteks UGM, mahasiswa mempertanyakan apakah presma [Presiden Mahasiswa/Ketua BEM-red] adalah representasi utama mereka, sedangkan skema pemilihan presma dalam pendekatan kuantitatif dianggap belum representatif.
Faktor selanjutnya adalah fragmentasi keberagaman yang terhubung dengan peta aktor dalam pergerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa terfragmentasi banyak simbol, baik yang sifatnya ideologis maupun bakat minat. Dulu, aktivisme mahasiswa model student union di zaman Soekarno membuat gerakan mahasiswa bergabung ke gerakan massa, entah partai politik atau apapun, dan warna itu kebentuk. Ketika Soeharto menjaga stabilitas, semua gerakan politik dibatasi oleh Soeharto sehingga muncullah ruang aktivasi bakat minat, yang apolitis tapi mahasiswa bisa berkembang. Sekarang, PTN-BH terfragmentasi lagi, kampus dituntut untuk berprestasi dan berjiwa entrepreneur.
Kondisi ini makin menambah fragmentasi dan keberagaman simbol mahasiswa. Di titik pilihan yang banyak ini, mahasiswa tersebar. Bagi yang pragmatis, lomba atau kompetisi itu lebih menjanjikan. Akibatnya, atensi dalam arti ruang aktivisme kayak organisasi gerakan itu mulai menurun. Regenerasi pun menjadi faktor yang juga signifikan karena setelah muncul banyak pilihan itu, nuansa student movement atau collective movement bergeser menjadi personal improvement dan personal achievement.
Yang terakhir adalah gelanggang. Ruang politik kolektif UGM itu hilang ketika gelanggang mahasiswa dihancurkan. Salah satu kekalahan aktivisme mahasiswa di UGM adalah hancurnya gelanggang karena sudah tidak ada ruang temu lagi. Keresahan akan membesar ketika bertemu dan cara menemukan itu dengan bertatap muka.
Apa yang membedakan kondisi gerakan mahasiswa dahulu dan sekarang dalam mengatasi masalah kampus dan sosial?
Lima tahun terakhir, ideologisasi sih yang pertama. Sekarang, ideologi itu kerap kali tersamarkan atau isu kerap kali nggak selalu dibawa ke ideologi, tapi dibawa ke keresahan kondisi riilnya. Kayak misalkan transportasi susah, beli cilok mahal, dan lain sebagainya.
Terus yang kedua, pengorganisasian. Di model Orde Baru, aktivisme dianggap memadai ketika terorganisir dalam gerakan. Kalau trend-nya sekarang, nggak perlu ikut organisasi. Ketika merasa resah, aku bisa gabung [gerakan-red] sebagai individu.
Yang ketiga adalah taktik agitasi propaganda. Dulu masih konvensional, cetak poster propaganda yang sifatnya print-out dan harus offline. Sekarang, atensi justru menguat dengan cara-cara yang populer. Misalkan tuntutannya dibuat kayak bercandaan, quote-quote unik, dan sebagainya.
Perbedaan keempat adalah mediumnya. Dulu dianggap militan ketika turun ke jalan dan head-to-head dengan aparat atau preman. Sekarang, orang menganggap aktivisme kontributif dan militan itu juga jika memviralkan, atau yang disebut sebagai digital activism.
Kelima adalah relasi di gerakan. Di Orde Baru, nuansa organisasi gerakan ekstra-nya itu relatif masih kuat. Kalau sekarang ada kecenderungan “kami punya preferensi dan otonomi, kami tidak harus terorganisir dalam satu bendera gerakan tertentu.”
Terakhir, yang keenam, adalah varian gerakannya. Sekarang, simpul-simpul aktivisme itu meluas dan makin variatif, bahkan lewat klub-klub minat, klub-klub permainan, kelompok-kelompok penggemar festival tertentu, semuanya menjadi penghubung. Selain itu, di Orde Lama atau Orde Baru, orang dianggap mempunyai capaian di gerakan ketika kemudian nyantol di strukturalnya. Sekarang, orang menganggap terlibat di pemerintahan itu tidak selalu menjadi pilihan untuk berkontribusi. Aku melihat pemaknaan tentang ruang aktivisme dan ruang ‘kontribusi berdampak’ tidak selalu dalam bentuk formal negara.
Apakah Anda bisa menjelaskan mengenai alternatif yang Anda berikan pada bagian bab skripsi Anda?
Kalau alternatif model organisasi seperti di Chile, pendekatannya itu front populer yang diinisiasi oleh spektrum ideologi kiri tengah dan kiri mentok. Secara konfigurasi aktor, tuntutan pendidikan di Chile itu diinisiasi dari serikat pelajar dengan Penguin Revolution, serta serikat mahasiswa pada fase Chilean Winter of Discontent. Mereka juga terhubung dengan orang tua wali, masyarakat adat, partai progresif, dan lain sebagainya. Karena basis industrialisasinya belum mapan, maka tuntutannya ngepajeki multinational company untuk membiayai pendidikan di tahap awal, sebelum pemerintah punya komitmen untuk mengalokasikan dana publik.
Di Prancis dan UK, ada European Social Forum yang tidak hanya mengorganisasi gerakan massa, tapi juga membuat forum ilmiah. Jadi, mereka membuat rivalitas dalam forum konferensi ilmiah dengan mempertandingkan dua spektrum ideologi yang berbeda. Di Belanda, pengorganisasian di level kampus dilakukan lewat komite yang isinya serikat dosen dan serikat mahasiswa. Kampus didorong agar proses policy making-nya itu partisipatif dan punya representasi simbol melalui serikat dengan executive board-nya, dekan, kaprodi, dan sebagainya. Jadi, semua keputusan kampus harus mendapat afirmasi pihak-pihak tersebut.
Selain itu, ada juga model perombakan struktural lewat pajak. Public universities di Jerman bisa murah, bahkan gratis, dengan didukung oleh pajak progresif hampir 40%. Hampir di semua negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Finlandia, pajaknya itu sampai 40—45%. Namun, edukasi dan layanan dasar pendidikan itu gratis karena negara hadir untuk mendistribusikan dan meminimalkan ketimpangan.
Anda menyebutkan bahwa Chile dan Indonesia punya kemiripan, mengapa pergerakan mahasiswa di Indonesia tidak bisa berdampak sebesar di Chile?
Kesamaannya Indonesia dan Chile ada tiga. Pertama, kita pernah mengalami fase rezim otoritarian militer, Indonesia ada Soeharto dan di Chile ada Pinochet. Kedua, kita sama-sama negara kapitalisme pinggiran—atau biasa disebut negara berkembang—yang industrialisasinya gak jalan, tapi dari agraris langsung loncat ke jasa, dan ekonominya informal. Ketiga, kita pernah punya fase di mana pengorganisasian gerakan dan ideologi gerakan itu pernah tumbuh berkembang dari banyak spektrum, dari kiri sampai kanan. Yang membedakan, di Chile spektrum ini masih tumbuh sampai sekarang, tapi Indonesia hilang pasca ‘65.
Selain itu, di Chile partainya masih eksis. Mau cari partai sosialisme, partai eko-sosialisme, sampai partai konservatif itu masih ada, Chile punya suara-suara itu di parlemen. Di Indonesia, kita gak punya suara itu, perwakilan langsungnya gak ada dan regenerasi itu gak kebentuk, orang mau masuk partai bukan karena didikan nilai dari partai. Fungsi-fungsi pendidikan politik itu gak dikerjakan dan fungsi kategorisasi itu ke-bypass karena partai terlibat populisme dan juga kefiguran sehingga jaringannya juga terputus. Kalau soal represi menurutku [Indonesia dan Chile-red] sama.
Sebagai mahasiswa, apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang dengan kondisi seperti ini?
Sekarang, isu kampus selalu direspon dengan tiga model. Yang pertama adalah pertarungan wacana lewat diskusi dan tulisan. Model ini bagus untuk exposure dan kesadaran publik, tapi kadang terbatas karena menguap di kajian. Kedua, judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau gugatan ke Mahkamah Agung. Kalau kamu judicial review dan tidak punya standing yang kuat, itu tidak akan ditindaklanjuti oleh institusi pengadilan karena bargaining position-nya lemah. Model ketiga adalah okupasi. Model ini menjawab celah dari model satu dan dua karena massanya banyak dan terlibat langsung. Tapi, represinya juga makin kuat dan kita nggak punya cukup skema kalau teman-teman aktivis itu ditangkap, bagaimana skema pengamanan, safe house, dan lain-lainnya.
Dengan berbagai celah dari ketiga model itu, kita perlu mulai menarasikan model gerakan rimpang dan struktural itu sama-sama pentingnya. Model front populer yang cair dengan model struktural itu sama-sama penting dan saling melengkapi. Ini adalah titik kerendahan hati kita yang mempercayai dua itu [model rimpang maupun struktural-red] untuk memulai meminimalisir friksi.
Kalau friksi ini tidak dikelola, oligarki dan rezim itu udah mengkonsolidasikan diri. Bahkan, dia sudah punya koalisi taktis, dia sudah mikir nanti generasi kedua dan ketiga partai itu akan diisi apa. Jadi, harusnya friksi-friksi yang sifatnya teknis mulai diminimalisir karena ada titik di mana teman-teman pernah merasakan konsolidasi yang waktunya habis hanya karena memperdebatkan pakai bendera atau nggak? pakai korsa atau nggak? posternya warna apa? Itu kan harusnya udah selesai.
Selain itu, harus ada imajinasi untuk merubah secara struktural. Entah mulai menginisiasi komunitas politik, Dewan Rakyat, atau partai alternatif. Keberhasilan di Jerman dalam kasus pendidikan gratis itu memang karena front populer koalisi dan warganya kuat, tapi juga ada back up oleh Partai Sosialis Demokratiknya Jerman yang membawa isu itu ke parlemen.
Hal yang teknis, tapi sangat urgen adalah membuat repositori/direktori bersama. Karena, selama ini, deadlock-nya gerakan itu bukan karena aktivismenya turun, tapi karena kebanyakan tuntutan memulai dari nol. Padahal, sebelumnya sudah ada kajian dan note taking keberhasilan dan capaian. Tapi, karena tidak punya direktori yang sama, jadinya menambang data dari awal. Ini kerja-kerja kecil, tapi bermakna.
Lalu yang terakhir adalah membangun ruang tengah antar faksi dan antar sektor. Aku pernah hidup di kampus, di organisasi gerakan, di NGO, dan pernah di pemerintah. Selama ini kita saling terpisah dan saling curiga. Membangun ruang tengah adalah cara untuk kita mengurangi kecurigaan, asumsi, dan punya kesadaran bersama. Membuat simpul ruang aman antar sektor dan faksi itu penting karena ini kerja-kerja yang perlu nafas panjang.
Langkah konkret apa yang bisa ditempuh mahasiswa UGM untuk menghancurkan kebekuan gerakan mahasiswa?
Untuk menjawab pertanyaan kebekuan sekaligus tindak lanjutnya, yang kita perlu lakukan adalah merebut kembali ruang-ruang bersama, gelanggang khususnya. Kalau dirangkum, kita perlu mengambil peran, rebut ruang, solidaritas, dan saling jaga dalam bentuk apapun. Ini bukan pekerjaan semalam sehingga yang lebih mahal itu soal daya tahannya. Sesimpel begini: salah satu tata gerakan mahasiswa itu adalah dia tersandera oleh periodisasi selama satu tahun, sementara pemegang kewenangan seperti pemerintahan maupun rektorat bekerja selama lima tahun. Makanya untuk menutup [kekurangan akibat periodisasi-red] ini, direktori bersama, solidaritas, dan regenerasi itu harus terjaga.
Salah satu yang membentuk peradaban adalah pendidikan, itu adalah hak kita dan negara wajib hadir karena kita bagian dari Republik ini. Kalau itu tidak tercapai, buat apa kita di Republik yang sama? Seharusnya, entitas kampus seperti mahasiswa dan dosen itu menjadi bagian dan melebur dalam realitas secara gagasan dan partisipasi. Ide dan niat baik itu saja nggak cukup. Dengan bersama dan terorganisir, kita bisa mengubah banyak hal.
Penulis: M. Dhiya’uddin Faiq R, Eka Alicia
Penyunting: Zahwa Amalia
Penggarap Visual: Marcelia Adeleide
