Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa
KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)
Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja
Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah
Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir...
Aksi DPRD DIY Berujung Represi oleh Polisi dan...
Rektorat UGM Enggan Tanda Tangani MoU Penyelesaian Isu...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
KILAS

Pendidikan Penghayat Hadapi Tantangan Akibat Ketiadaan Aturan dalam RUU Sisdiknas

Mei 10, 2026

©Sutanto/Bal

Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI) bersama The Intersectoral Collaboration on Indigenous Religions (ICIR) menyelenggarakan diskusi pada Kamis, (07-05) malam secara daring melalui media Zoom. Diskusi yang bertajuk “Keluh yang Tak Kunjung Menuai Ruang: Menyoal Pendidikan Kepercayaan dalam RUU Sisdiknas” tersebut membahas hilangnya hak  pendidikan kepercayaan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Agenda ini menghadirkan Presidium MLKI Bidang Pendidikan, Andri Hernandi dan penyuluh kepercayaan asal Banyumas, Novi Istiyaningsih sebagai narasumber; Program Manager Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS), Tri Noviana sebagai penanggap; serta Gurit Agung Prakoso sebagai moderator.

 “Ada beberapa hal yang mengganjal kita di dalam RUU Sisdiknas,” ujar Presidium MLKI, Naen Soeryono, dalam sambutannya. Naen mengungkapkan bahwa absennya pengaturan teknis mengenai layanan pendidikan kepercayaan membuat pelaksanaannya belum konsisten di berbagai daerah. Senada dengan hal itu, Andri menyebutkan bahwa layanan pendidikan kepercayaan saat ini baru menjangkau sekitar 2.738 peserta didik di 627 sekolah yang tersebar di 16 provinsi dengan dukungan 416 penyuluh. Menurutnya, jumlah  penyuluh tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan sehingga banyak sekolah masih kekurangan sumber daya manusia untuk melayani siswa penghayat. Ia juga menyoroti hambatan administratif, seperti rapor elektronik nasional yang kerap belum menyediakan kolom kepercayaan.

Andri lantas menyebutkan bahwa bahwa sistem pendidikan yang selama ini berfokus pada agama resmi memunculkan penyeragaman dalam layanan pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat siswa penghayat kerap diposisikan sebagai kelompok minoritas, dianggap tidak bertuhan, hingga dicap sebagai penganut aliran sesat. “Kadang-kadang kita dengan peserta didik ya mau tidak mau harus mengikuti pelajaran agama lain,” ujar Andri. 

Novi juga menambahkan bahwa penerimaan sekolah terhadap siswa penghayat belum sepenuhnya menghilangkan diskriminasi.  “Terkadang oknum guru meminta ‘udah, kamu pindah agama saja, biar banyak teman-temannya’,” ujarnya. Menurut Novi, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi penyuluh, orang tua siswa penghayat kepercayaan, maupun pihak sekolah.

Andri menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Peraturan Menteri Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 27 Tahun 2016 telah mengakui kesetaraan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Namun, ia mengungkapkan RUU Sisdiknas sebagai payung hukum justru menghilangkan frasa “kepercayaan” di dalam pasal-pasalnya. Menurut Andri, ketiadaan pengaturan terkait pendidikan kepercayaan menunjukkan adanya kemunduran konstitusional karena telah mengabaikan Putusan MK dan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Tanpa payung hukum setingkat undang-undang, kepala daerah memiliki alasan legal untuk menolak memfasilitasi pelayanan pendidikan kepercayaan,” ungkapnya.

Andri mengatakan bahwa dirinya pernah mengusulkan agar setidaknya ada satu pasal yang mengatur tentang pendidikan kepercayaan. Ia lalu mengungkapkan bahwa usulan tersebut belum diterima lantaran pembahasan RUU Sisdiknas di DPR RI masih menuai perdebatan. Menanggapi hal itu, Tri mengajak masyarakat, khususnya para penghayat kepercayaan, untuk mengirimkan usulan tertulis terkait RUU Sisdiknas melalui laman partisipasi DPR sebelum RUU masuk ke dalam tahap harmonisasi. “Semakin banyak yang menulis [usulan-red] dari paguyuban, jaringan, atau pun masyarakat sipil maka akan sangat bermanfaat,” ujarnya.

“Kami, penyuluh kepercayaan, ingin setara dengan penyuluh agama lain,” tegas Novi di akhir sesi diskusinya. Ia menghendaki supaya materi pembelajaran kepercayaan dimasukkan secara eksplisit ke dalam kurikulum pendidikan. Lebih lanjut, Novi merasa membutuhkan dukungan pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga kepercayaan di Indonesia. Sejalan dengan itu, Andri meminta supaya beasiswa afirmasi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk program studi kepercayaan kembali dibuka. Menurutnya, beasiswa tersebut dapat membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk menjadi penyuluh kepercayaan.

Di akhir paparannya, Andri menekankan bahwa pengakuan negara terhadap pendidikan kepercayaan menjadi sangat krusial. Ia menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak mengharuskan peserta didik beradaptasi dengan sistem yang sempit. Menurutnya, sistem seharusnya beradaptasi untuk merangkul setiap anak bangsa. “Menyelamatkan frasa ‘kepercayaan’ dalam RUU Sisdiknas adalah menyelamatkan komitmen terhadap keadilan sosial dan identitas asli Nusantara,” tegasnya. 

Penulis: Isnani Jati Saputra dan Naima Juliana Regar
Penyunting: Falinkha Varally
Ilustrator: Adhitia Sutanto

Redaksi

See author's posts

4
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...

Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta

Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah

1 komentar

Jaya Damanik Mei 11, 2026 - 15:42

Para leluhur kami Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah lazim mengalami hal yang sama. Namun Tuhan itu Maha Pengasih karena kami masih diberi ruang untuk mengamalkan nilai-nilai kebaikan dari-Nya. Bagi kami Penghayat hidup bukan hanya sekedar mengejar dan menikmati kepuasan, namun lebih kepada menahan diri untuk keseimbangan (keselarasan). Sepanjang Tuhan YME berkehendak, kami tetap menunggu kesadaran negara sampai kapanpun. Rahayu…Horas… 🇮🇩💝🥲🙏

Reply

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

    November 15, 2026
  • KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

    November 15, 2026
  • Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

    November 14, 2026
  • Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

    November 12, 2026
  • Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perempuan

    November 2, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM