Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional (2/5), Komite Masyarakat Progresif Anti-Komersialisasi Pendidikan ([KAMPAK-Pendidikan) melancarkan aksi damai turun ke jalan.
Aksi ini dimulai di Bunderan UGM pada jam 09.00 pagi dan dilanjutkan dengan long march ke Grha Sabha Pramana (GSP) dan Gedung Pusat UGM. Massa bermaksud menemui Rektor UGM, Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., dan membacakan tuntutan. “Fokus utama aksi ini adalah untuk menolak komersialisasi oleh perguruan tinggi.” Jelas Faris Rusydi, mahasiswa Sejarah FIB UGM 2007. Di saat bersamaan, aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga menyelenggarakan aksi dengan tema yang sama.
Ratusan massa KAMPAK-Pendidikan terdiri atas berbagai elemen di antaranya gerakan mahasiswa, buruh, dan gerakan di internal fakultas. Mereka bergerak dari Bunderan UGM, melalui lajur kiri Jalan Kaliurang, hingga ke perempatan Graha Sabha Pramana (GSP) UGM. Para demonstran juga sempat membacakan puisi dan melakukan “unjuk budaya aksi damai” di depan gerbang selatan GSP. Sementara di dalam gedung GSP sedang diselenggarakan Sarasehan Nasional 2011 yang dihadiri oleh sejumlah petinggi Mahkamah Konstitusi Indonesia. Tidak berhenti di sana, KAMPAK-Pendidikan kemudian melanjutkan aksi menuju Gedung Pusat UGM.
Sesampainya di depan balairung Gedung Pusat, massa aksi disambut pagar betis Satuan Ketertiban dan Keamanan Kampus (SKKK). Namun pagar betis SKKK dengan mudah ditembus karena jumlah massa aksi jauh lebih banyak. Setelah tembusnya pagar betis, massa aksi yang mulai tenang terpancing ulah salah satu oknum SKKK yang menggebrak meja resepsi. Aksi sempat ricuh selama beberapa menit sampai akhirnya massa aksi kembali tenang. Massa pun melanjutkan aksi dengan orasi dan pembacaan tuntutan.
Adapun tuntutan para demonstran yaitu sebagai berikut:
- Cabut Peraturan Rektor No.408 Tahun 2010 tentang Kartu Identitas Kendaraan
- Tolak Rancangan Undang Undang Perguruan Tinggi karena memberi peluang komersialisasi pendidikan
- Tolak segala bentuk komersialisasi lembaga pendidikan negara
- Demokratisasi kehidupan kampus bagi mahasiswa
- Wujudkan akses pendidikan berkualitas bagi rakyat miskin
Selain itu, dalam aksinya, sekelompok demonstran juga menyerukan penolakan atas biaya pendidikan tinggi yang juga ‘tinggi’. Menurut Akbar Tanjung, S.IP, perwakilan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) daerah Yogyakarta, pendidikan seharusnya dapat diakses oleh berbagai kalangan, “Saya turut serta dalam aksi kali ini demi kepentingan buruh, agar generasi buruh dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi,” Tuturnya. Hal senada diungkapkan oleh Faris, “Ada pasal 28 C UUD 45 tentang hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, karena itu pendidikan harus murah dan dapat diakses setiap orang.” Di samping itu, Edi Susilo, Ketua Eksekutif Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) wilayah DIY, menekankan pentingnya usaha untuk mengembalikan citra UGM. “Citra UGM memudar, UGM sekarang jadi simbol komersialisasi,” ujar Edi.
Hal senada juga ditekankan oleh Akbar. Ia bersama pegiat KASBI akan terus mengupayakan penolakan komersialisasi hak-hak masyarakat. Aksi damai di UGM kali ini dianggapnya sebagai momentum yang penting untuk menyuarakan kembali hak-hak rakyat. Menurutnya, aksi-aksi semacam itu tidak hanya akan menjadi perjuangan sehari-hari. “Kami melihat aspek geopolitis dari aksi kali ini, UGM sebagai sentral kegiatan pendidikan memiliki pengaruh besar bagi pendidikan di seluruh Indonesia,” tandasnya. [Azhar, Michellia]
