
©Alima/Bal
“Lepaskan kawan-kawan kami, pukul mundur militer dan aparat dari kampus, tegakkan supremasi hukum dan kebebasan akademik!” seru Joko Susilo, perwakilan Serikat Pekerja Kampus (SPK), saat berorasi dalam “Aksi Mengecam Represivitas Aparat”. Aksi ini diselenggarakan oleh Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (SEJAGAD) pada Rabu, (11-11) di selasar gedung rektorat Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam aksi tersebut, mahasiswa, pekerja kampus, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya mengecam represi aparat ke wilayah kampus pascaaksi Hari Pahlawan pada Selasa, (10-11) lalu. Massa juga melayangkan tuntutan untuk memberikan transparansi, kepastian hukum, dan membebaskan mahasiswa yang ditahan oleh aparat kepolisian
“[Aksi-red] ini menjadi suatu pengingat bahwa kita bisa saja ditangkap, direpresi, dan dibunuh kapanpun”, tegas Marko, perwakilan Biro Pers Mahasiswa Filsafat (BPMF) Pijar UGM. Marko menjelaskan bahwa pascaaksi Hari Pahlawan, aparat melakukan represi dengan memukul dan meluncurkan serangan gas air mata kepada massa aksi. Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa banyak massa aksi yang ditangkap dan tidak diketahui keberadaannya.
“Tindakan aparat yang tadi malam hingga subuh ini adalah bentuk penekanan terhadap demokrasi, terhadap hak asasi, dan terhadap hak bersuara bagi rakyat Indonesia,” tegas Pratiwi Utami, juru bicara SEJAGAD. Menurutnya, penangkapan mahasiswa oleh aparat negara merupakan sikap fobia kritik dan intimidasi. Oleh sebab itu, Pratiwi menilai represi yang dilakukan oleh aparat telah menyalahi kedaulatan kampus sebagai wilayah bebas berpendapat yang mestinya dijamin oleh negara.
Rangkaian tindakan represif itu didapati Pratiwi dari aduan mahasiswa yang mengalami intimidasi oleh orang tidak dikenal di wilayah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM. “Laporan dari mahasiswa yang sampai tadi malam bersembunyi di sekretariat bersama Fisipol, terdapat mobil yang tidak dikenal berkeliling kampus,” ungkapnya. Bagi Pratiwi, mobil tersebut sengaja dimobilisasi oleh aparat dari kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menuju ke bundaran UGM. Ia menilai situasi ini menimbulkan pertanyaan besar dan sangat meresahkan.
Sebab, menurut Pratiwi, mahasiswa sebenarnya tidak terlibat dalam memicu kerusuhan yang terjadi saat aksi. Pratiwi menjelaskan bahwa mahasiswa sekadar menjadi wakil dari suara rakyat untuk menyampaikan pendapat dan ekspresi politik. Membenarkan Pratiwi, Marko turut menambahkan bahwa mahasiswa hanya bersuara atas permasalahan negara yang tidak kunjung diselesaikan. “Masalah pendidikan, pasar, rezim, negara, serta kapital yang ternyata semakin sulit,” imbuh Joko. Oleh sebab itu, kehadiran aparat di UGM dinilai oleh massa aksi sebagai tindakan kekerasan dan pengerahan kekuatan militer berlebihan yang dilakukan dengan dalih menjaga ketertiban masyarakat.
Menanggapi hal ini, Joko menyampaikan desakan untuk memukul mundur militer dan aparat dari wilayah kampus. Baginya, kampus merupakan ruang bebas sekaligus sebagai supremasi terakhir dalam penegakan hak sipil. Joko menambahkan bahwa represi aparat di kampus hanya menjadi upaya negara dalam menghilangkan keadilan dan membatasi ruang demokrasi masyarakat. “Kampus harus tetap menjadi ruang aman untuk berpikir, berdiskusi, berpendapat, dan menyampaikan kritik,” tegas Nurul Aini, perwakilan Suara Ibu Yogyakarta.
Penulis: Ashfa Nayla, Falinkha Varally
Penyunting: Ahmad Arzani
Fotografer: Alima Tasnim
Kurator: Adhitia Sutanto