“Sungguh sebuah kebiadaban melihat fakta bahwa negara ini mampu memelihara premanisme, represifitas, dan mental-mental liar yang bergerak membabi buta,” seru Bagas (bukan nama sebenarnya) dalam aksi okupasi ruang yang berlangsung di persimpangan Jalan Jendral Sudirman, Kota Yogyakarta, pada Selasa (01-09). Aksi okupasi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Sipil Yogyakarta untuk meluapkan keresahan dan kemarahan atas kebijakan rezim Prabowo-Gibran. Aksi yang mulanya berlangsung kondusif tersebut mendadak ricuh setelah muncul provokasi yang menjadi akar keributan.
Awalnya, pada pukul 16.10 WIB, massa aksi mulai melakukan longmarch dari Wisma Kagama Universitas Gadjah Mada (UGM) menuju persimpangan Jalan Jendral Sudirman. Pukul 16.25 WIB, massa aksi tiba di persimpangan. Mereka kemudian duduk melingkar untuk mengokupasi ruang. Saat massa melingkar, beberapa orator silih berganti menyerukan orasi, sedangkan massa yang lain menulis keresahan terhadap rezim Prabowo-Gibran pada spanduk-spanduk yang dibentangkan di jalanan. “Jangan anarkis, teman-teman, okupasi ruang publik saja, kita tidak anarkis,” seru salah seorang peserta aksi menggunakan pengeras suara.
Saat itu, di sekeliling massa aksi, sejumlah aparat kepolisian membentuk barisan barikade dari sisi barat hingga timur wilayah okupasi. Berdampingan dengan mereka, sekelompok orang dengan rompi bertuliskan “Jaga Warga DIY” terlihat mengelompok di luar lingkaran massa. Berdasarkan klaim perwakilan Jaga Warga, anggota Jaga Warga DIY direkrut oleh aparat kepolisian dan berada di bawah komando kepolisian. “Memang yang bentuk juga polisi,” terangnya. Ia menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut merupakan kelompok perwakilan kampung-kampung di Yogyakarta yang dibentuk untuk mengamankan massa yang dianggap anarkis.
Sayangnya, klaim pengamanan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan lapangan. Pada pukul 18.55 WIB, massa aksi kaget lantaran sekelompok ormas beranjak dari arah barisan polisi ke tengah kerumunan massa. Menurut Akil, salah satu massa aksi, kelompok ormas tersebut meneriakkan kata-kata kasar yang ditujukkan kepada rombongan peserta aksi. Selain itu, ia mengatakan bahwa mereka membawa karambit, senjata tajam, hingga semprotan merica. Dengan perilaku kasar dan segala peralatan itu, mereka berhasil memecah rombongan massa hingga pukul 19.13 WIB. “Mereka ingin mendorong kami keluar dari barisan, mendorong kami untuk selesai demo,” terang Akil.
Setelah berhamburan akibat provokasi, pukul 21.20 WIB, massa aksi kembali ke titik okupasi untuk melakukan diskusi lanjutan dengan pihak kepolisian dan perwakilan ormas. Akil mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut, massa aksi secara kolektif meminta diperbolehkan melanjutkan aksi dengan harapan aksi ini membuahkan hasil. “Kita bisa lah turunin antara sultan, bupati, walikota, stakeholder di dewan perwakilan, atau pejabat lain,” ucapnya. Namun, Akil mengatakan pihak kepolisian tidak menanggapi, sedangkan kelompok ormas merespons tidak setuju akan permintaan tersebut. Menanggapi respons ini, massa aksi mengajak perwakilan ormas untuk membacakan pernyataan sikap bersama, tetapi permintaan itu tidak dipenuhi.
Akhirnya, Setelah diskusi lanjutan gagal menemui titik terang, massa aksi kembali merapatkan barisan dan merebut ruang okupasi. Namun, pukul 21.55 WIB, ambulans melintas di tengah kerumunan massa aksi dan memecah barisan. Saat massa menghindar guna memberikan jalan, segerombolan ormas justru memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerang massa aksi. Menurut keterangan Akil, ia sempat menyaksikan beberapa ormas bertindak kasar kepada mahasiswa. “[Mereka-red] mengejar, memukul, bahkan melempar batu,” terang Akil.
Di tengah pengejaran dan kekerasan yang terjadi, Akil mengatakan beberapa polisi justru tidak terlihat mencoba menahannya. Sebaliknya, menurut Akil, aparat justru mengabaikan protes massa aksi atas perilaku ormas. Alih-alih mengamankan, pihak kepolisian lebih sibuk berdalih kepada massa. “Mereka ngomong, ‘Ya nanti kita amankan,’” ujarnya. Sejalan dengan Akil, Bagas merasa pembiaran oleh aparat kepolisian tersebut merupakan bukti bahwa negara sengaja melanggengkan budaya kekerasan untuk membatasi kebebasan sipil.
Di tengah ketidaksadaran kelas, Bagas menyatakan bahwa kehadiran ormas untuk memecah demonstrasi merupakan masalah sistemik yang dipelihara oleh negara. Padahal, menurutnya, hal ini menyebabkan benturan horizontal antara orang miskin dengan orang miskin lainnya. “Yang satunya orang miskin yang termiskinkan oleh sistem, yang satunya dipelihara oleh negara,” tukasnya.
Penulis: Arsely Rahma Faudya dan Fairuz Shakti Ahmad
Penyunting: Ashfa Nayla
Fotografer: Hafiz Osmond
Kurator: Muhammad Al Kahfi
