Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah
Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir...
Aksi DPRD DIY Berujung Represi oleh Polisi dan...
Rektorat UGM Enggan Tanda Tangani MoU Penyelesaian Isu...
Diskusi “Apa Rakyat Bisa Salah” Soroti Ilusi Demokrasi...
Diskusi “Jogja Istimewa” Soroti Kemiskinan dan Penggusuran Warga...
Kiri yang Diabaikan
Corporate Farming: Revolusi Hijau Seri Dua?

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
KILAS

Akademisi dan Mahasiswa Soroti Mahalnya UKT Hingga Ketidakpastian Lapangan Kerja

September 15, 2026

©Naya/Interaksi

Bijak Memantau berkolaborasi dengan Korps Mahasiswa Politik Pemerintahan (KOMAP) Universitas Gadjah Mada (UGM), InterAksi, Lab Demokrasi, dan BPPM Balairung UGM menggelar diskusi publik bertajuk “Kuliah Mahal, Kerja Susah: Apa yang Salah?”. Diskusi yang diselenggarakan pada Sabtu, (12-09) di Auditorium Lantai 4 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM ini menyoroti fenomena neoliberalisme pendidikan, melonjaknya biaya kuliah, serta ketimpangan serapan pasar tenaga kerja. Forum diskusi ini menghadirkan empat narasumber: Olivia Subandi, perwakilan Aliansi Pendidikan Gratis; Amalinda Savirani, Guru Besar Departemen Politik dan Pemerintahan UGM; Media Wahyu Askar, Pendiri Center of Economic and Law Studies (CELIOS); dan Bintang Muhammad Surya, perwakilan Serikat Mahasiswa UGM. 

Dalam diskusi ini, Olivia menyoroti ketimpangan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang seolah mengabaikan sektor pendidikan. Memakai hasil temuan CELIOS, ia menyoroti alokasi APBN di bidang pendidikan justru didominasi oleh MBG. Dari 760 triliun anggaran pendidikan, Olivia menyebut MBG mendapat porsi paling banyak, yakni sebesar 223 triliun. Padahal, menurutnya, anggaran sebesar 65—95 triliun sebenarnya bisa digunakan untuk menggratiskan biaya pendidikan tinggi selama satu tahun penuh. “Sangat kecil jika dibandingkan dengan biaya pembangunan MBG [Makan Bergizi Gratis-red], “tegas Olivia.

Nahas, sedikitnya anggaran pendidikan tinggi berimplikasi pada tingginya nominal Uang Kuliah Tunggal. Akibatnya, Olivia mengungkapkan bahwa terdapat 60 ribu mahasiswa baru yang terpaksa mengurungkan niat untuk mendaftar ulang. Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa kampus kini bertindak layaknya instansi penjual. Sementara itu, mahasiswa dan orang tua diposisikan sekedar sebagai konsumen. “Pendidikan idealnya adalah taman gratis yang bisa diakses, tetapi sekarang seolah pendidikan adalah mal, dan barangnya harus kita beli,” ujar Olivia.

Menambahi Olivia, Mesa juga mengeluhkan tingginya biaya hidup dan pendidikan yang memaksa mahasiswa mencari penghasilan tambahan. Menurutnya, hal tersebut telah mengorbankan fokus utama mahasiswa untuk belajar dan berproses. “Efek seperti itu yang membuat kita enggak bisa jadi pembelajar sepenuhnya,” jelasnya.

Melihat fenomena tersebut, Amalinda menyebutkan bahwa persoalan pendidikan tinggi tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi mahasiswa. Ia menilai bahwa pendidikan dan dunia kerja telah menggunakan logika supply ‘penawaran’ dan demand ‘permintaan’. “Kampus itu sebagai supplier, kemudian pasar tenaga kerja yang menyerap,” ujarnya.

Menurut Amalinda, persoalan juga muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi yang dipersiapkan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Ia melihat kondisi itu dari dua sisi, yaitu pendidikan yang diterima mahasiswa semasa kuliah dan lapangan pekerjaan yang mereka hadapi setelah lulus. “Demand-nya jauh lebih banyak daripada supply-nya. Jadi, yang nganggur dan butuh kerjaan itu jauh lebih banyak daripada jumlah lapangan kerja yang kita sediakan,” jelasnya. 

Kurangnya ketersediaan lapangan kerja, menurut Askar, akan berdampak pada keberlangsungan hidup mahasiswa setelah menyelesaikan pendidikan. Ia mengungkapkan bahwa mahasiswa harus tetap mengeluarkan uang setelah lulus karena masa tunggu kerja yang lama. Berdasarkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), Askar menyebutkan bahwa mahasiswa S-1 membutuhkan waktu 11 bulan untuk mendapat pekerjaan. “Berapa uang jajannya per bulan sekarang? Let’s say Rp1.500.000 dikali 11 bulan. Artinya, secara rata-rata, harus menyiapkan uang sekitar 17 jutaan setelah lulus sampai sebelum berangkat kerja. Itu uang orang tua biasanya,” ungkap Askar.

Untuk mengantisipasi mahasiswa agar tidak menganggur selama 11 bulan, Askar menyebut salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menambah pengalaman melalui magang.  Kendati begitu, ia menilai bahwa praktik magang justru menempatkan mahasiswa dalam posisi rentan. “Di beberapa perusahaan itu sengaja mempekerjakan magang, seakan-akan orang itu adalah full time job, cheap labor,” ujarnya.

Penulis: Reyhan Jauza Dani Firmansyah dan Zahwa Amallia
Penyunting: Aditya Rizky Nugroho
Fotografer: Naya (Interaksi)

Redaksi

See author's posts

6
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...

Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta

Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah

Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir...

Aksi DPRD DIY Berujung Represi oleh Polisi dan...

Rektorat UGM Enggan Tanda Tangani MoU Penyelesaian Isu...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Perempuan

    November 2, 2026
  • Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta

    November 1, 2026
  • Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah

    November 1, 2026
  • Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir Buntu

    Oktober 25, 2026
  • Aksi DPRD DIY Berujung Represi oleh Polisi dan Terduga Preman

    Oktober 25, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM