Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Kekerasan Di Balik Penangkapan Massa Aksi 10 November
Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai...
Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...
Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa
KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)
Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja
Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
KILAS

PKL Bersatu, Tuntut Keterlibatan dalam Rencana Relokasi Kedua

Juli 9, 2024

©Aiken/Bal

PKL bersatu tak bisa dikalahkan! 

Pekikan massa aksi Parade Rakyat Tertindas terdengar kencang di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Yogyakarta. Pada Jumat (05-07), PKL Teras Malioboro (TM) 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tridharma menggelar aksi demonstrasi bersama beberapa elemen masyarakat lainnya. Aksi tersebut dilaksanakan akibat tak kunjung adanya ajakan sosialisasi kepada PKL terkait rencana relokasi kedua mendatang. Di tengah riuhnya aksi berlangsung, perwakilan PKL TM 2 dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta melakukan audiensi bersama DPRD dan panitia khusus. 

Wetub, salah satu massa aksi dari LBH Yogyakarta, menerangkan bahwa telah banyak keresahan yang dialami para PKL semasa penggusuran pada relokasi sebelumnya. Namun, ia menyebutkan pemerintah tak menggubris keresahan tersebut dan kini para PKL akan kembali direlokasi. “Tujuan pemerintah salah satunya mau membuat galeri di TM 2,” terang Wetub mengenai alasan relokasi kedua.

Wetub melanjutkan, PKL TM 2 telah berkali-kali mendatangi gubernur dan dinas terkait, tetapi tidak pernah ada hasil yang jelas. “Kalau hasilnya ada, pasti mereka nggak akan mau menduduki lagi [DPRD-red],” ucap Wetub. Ia menyebut bahwa audiensi kali ini bahkan perlu menunggu 50 hari lamanya untuk dilaksanakan. Padahal, Wetub menerangkan PKL telah mengirim surat sebanyak tiga kali kepada DPRD. 

Selepas audiensi, Upik, salah satu PKL TM 2 sekaligus pengurus Paguyuban Tridharma menyampaikan bahwa pihaknya telah membuat kesepakatan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Yogyakarta. Dalam seminggu kedepan, Upik menargetkan keterlibatan PKL untuk membahas Detail Engineering Design (DED) dan gambaran relokasi kedua bersama Dinas Kebudayaan Kota dan Pemda Yogyakarta. “Sejak awal, Pemda Yogyakarta sudah mengeluarkan DED dengan desain dan tempat tanpa melibatkan kami,” terang Upik.

BALAIRUNG berkesempatan mewawancarai Rakha, perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, setelah selesai aksi. Ia menyatakan bahwa kebijakan DED sudah seharusnya melibatkan partisipasi pedagang sesuai asas umum pemerintahan yang baik. “Kita bahkan kaget DED-nya sudah selesai tanpa melibatkan para pedagang,” ucap Rakha. 

Lebih lanjut, Rakha menyampaikan terdapat dua tuntutan yang diajukan dalam audiensi. Pertama, adanya penundaan proses relokasi. Kedua, harus ada partisipasi publik terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan baru. Rakha juga menyampaikan bahwa dalam kesepakatan tersebut pihak PKL memberi tenggat waktu satu minggu. ”Bagi kami, satu minggu adalah waktu yang cukup untuk mereka melakukan tugas mereka sebagai pemerintah,” pungkas Rakha.

Penulis: Galih Winata dan Resha Allen
Penyunting: Catharina Maida
Fotografer: Aiken Gimnastiar

Redaksi

See author's posts

2
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Kekerasan Di Balik Penangkapan Massa Aksi 10 November

Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...

Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Kekerasan Di Balik Penangkapan Massa Aksi 10 November

    November 22, 2026
  • Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai Komoditas

    November 18, 2026
  • Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus UGM

    November 17, 2026
  • Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

    November 15, 2026
  • KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

    November 15, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM