Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai...
Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...
Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa
KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)
Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja
Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah
Isu Pembungkaman Driver Maxim Jogja di RDPU Berakhir...

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
KILASREDAKSI

Kapasitas Berlebih Lapas Buntut Permasalahan Praperadilan

Maret 13, 2021

©Winda/Bal

Kapasitas berlebih Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan kaitannya dengan masalah praperadilan disinggung dalam diskusi bedah buku berjudul Crime and Punishment in Indonesia pada Rabu (10-3). Diskusi diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera bersama; Center of Indonesian Law, Islam, and Society (CILIS); Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP); HukumOnline.com; dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Diskusi ini terbagi dalam tujuh sesi. Salah satu sesi bertajuk “Penalties and Sentencing”, dengan narasumber Leopold Sudaryono selaku perwakilan dari Australian National University, dan Rifqi Sjarief Assegaf selaku perwakilan dari LeIP. 

Leopold memaparkan bahwa saat ini, banyak pelaporan kasus kapasitas berlebih lapas. Berdasarkan penelitian Leopold, masih banyak tahanan yang hidup dalam satu petak ruangan yang tidak layak. Bahkan, mereka harus membayar kepada petugas jika ingin pindah ke ruangan yang lebih luas.

Leopold juga menambahkan bahwa kasus kapasitas berlebih lapas disebabkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sangat keras dan khas. “KUHP kita sangat kolonial”, tegasnya. Leopold menilai bahwa alih-alih dipandang sebagai proses pembinaan, pemenjaraan malah dipandang sebagai penegakan ketertiban. Ia kemudian merujuk pada belum adanya rutan dan lapas pada banyak distrik di Indonesia. Menurutnya, hal  menyulitkan proses pembinaan. 

Padahal, ujar Leopold, pada tahun 2010 sampai 2014, sudah terdapat anggaran untuk membangun rutan dan lapas. Leopold menilai, terdapat kejanggalan dalam proses realisasinya. Leopold juga menilai bahwa tidak terealisasinya lapas dan rutan disebabkan oleh tidak sesuainya hukuman dengan tindak kejahatan tahanan. “Rata-rata dari mereka berasal dari keluarga yang dapat dikatakan miskin,” jelasnya.

Rifqi kemudian menjelaskan cara hakim menangani pelaku Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bergolongan kurang mampu. “Sebagian hakim mengungkapkan bahwa orang miskin yang dipenjara tidak akan jadi masalah karena mereka sudah terbiasa hidup susah,“ ujar Rifqi. Selain itu, tambahnya, ada masalah pola pikir pada beberapa hakim. Menurutnya, mereka memandang Tipiring tidak mencegah kejahatan dan tidak adil bagi korban.

Rifqi menggunakan data pencurian dan penggelapan di empat pengadilan Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2012 sampai 2015. Dengan data tersebut, Rifqi menjelaskan bahwa terkait dengan pemutusan perkara, terdapat perbedaan pada Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan Tipiring. Menurut Rifqi, Tipikor mendapat ancaman penjara minimum 1 sampai 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan Tipiring mendapat ancaman penjara maksimal 5 tahun. “Kaitannya, perbedaan hukumannya tidak terlalu signifikan meskipun ada perbedaan ancaman hukuman yang besar antara Tipiring dan perkara korupsi,” tegas Rifqi.

Rifqi juga menceritakan tentang alasan polisi dan penyidik harus menahan pelaku Tipiring. Menurutnya, hal ini berhubungan dengan budaya penegakan hukum. Ia menjelaskan bahwa polisi merasa harus punya cukup waktu untuk memproses perkara. Ia juga menjelaskan bahwa polisi merasa harus menahan pelaku agar tidak kabur. Sementara itu, polisi yang hendak menahan pelaku untuk kebutuhan penyidikan mengetahui bahwa pasal Tipiring tidak bisa dipakai untuk menahan pelaku. “Oleh karena hal tersebut, dipakailah pasal non-Tipiring dan kemudian hakim harus memutus di luar pasal Tipiring juga,” terang Rifqi.

Rifqi menjelaskan bahwa kasus kapasitas berlebih lapas lebih banyak dialami pelaku Tipiring ketimbang pelaku Tipikor. Ia menyebutkan bahwa hakim  lebih senang untuk menggunakan pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, yang ancaman hukumannya lebih ringan untuk terdakwa. “Hakim menggunakan pasal yang ringan dalam Tipikor, sedangkan Tipiring berlaku sebaliknya,” sesal Rifqi.

Penulis: Lokahita Pradipta dan Setianingsih
Penyunting: Deatry Kharisma Karim
Fotografer: Winda Hapsari Indrawati

Redaksi

See author's posts

hukumkapasitas lapas
2
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai...

Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...

Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai Komoditas

    November 18, 2026
  • Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus UGM

    November 17, 2026
  • Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

    November 15, 2026
  • KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

    November 15, 2026
  • Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

    November 14, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM