Balairungpress
  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
Latest post
Kekerasan Di Balik Penangkapan Massa Aksi 10 November
Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai...
Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...
Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa
KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)
Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja
Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja
Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...
Brutalitas Aparat dalam Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta
Aksi Sumpah Pemuda Yogyakarta Keluhkan Berbagai Kebijakan Pemerintah

Balairungpress

  • REDAKSI
    • KILAS
    • ALMAMATER
    • LAPORAN UTAMA
    • APRESIASI
    • WAWANCARA
  • NALAR
    • WAWASAN
    • KAJIAN
    • INSAN WAWASAN
  • REHAT
    • ARSIP
    • BUKU
    • FILM
    • OPINI
    • SASTRA
  • BINGKAI
    • ANALEKTA
    • INFOGRAFIS
    • KOMIK
    • PERISTIWA
    • SKETSA
  • PIPMI
    • Direktori
    • Suplemen
    • PUBLIKASI
  • SERIES
  • Tentang Kami
    • KONTAK
    • Masthead
  • ENEN
  • IDID
KILAS

Izin Mendirikan Tempat Ibadat Dipersulit, Bentuk Diskriminasi Agama di Yogyakarta

September 26, 2022

Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) cukup beragam karena terdapat umat dari berbagai agama dan aliran kepercayaan. Berdasarkan data dari Biro Tata Pemerintahan Provinsi DIY Tahun 2021, Yogyakarta merupakan daerah yang heterogen dalam konteks agama dan kepercayaan. Akan tetapi, di balik keberagaman agama dan kepercayaan, Yogyakarta tak lepas dari permasalahan intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama. Berangkat dari realitas tersebut, pada Jumat (23-09) pukul 14.00 WIB, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyelenggarakan diskusi daring yang bertajuk “Diskusi Publik Diseminasi Policy Brief: Pemajuan dan Perlindungan Umat Beragama dan Kepercayaan DIY”. Diskusi diselenggarakan dengan tujuan memahami dan mendorong regulasi intoleransi dan perlindungan umat beragama, serta membuka ruang dialog dan perjumpaan untuk memperkuat hubungan lintas iman.

Diskusi dibuka dengan pemaparan policy brief oleh Heronimus Heron selaku salah satu penulisnya. Pertama-tama, Heron menyatakan bahwa sebenarnya Yogyakarta merupakan daerah yang sangat heterogen dalam konteks agama dan kepercayaan. Ia lantas memaparkan data dari biro tata pemerintahan DIY bahwa terdapat tujuh agama yang dianut oleh penduduk Yogyakarta, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Meskipun demikian, menurut Heron, di balik keberagaman agama dan keyakinan di Yogyakarta, masih terdapat pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). “Sepanjang 2018-2021, terdapat banyak kasus KBB, seperti pemotongan salib, pencabutan izin mendirikan bangunan gereja Immanuel Sedayu, hingga penolakan upacara odalan di Dusun Mangir Lor,” papar Heron. Ia menambahkan, aktor dari pelanggaran KBB dilakukan oleh negara dan nonnegara. Lebih lanjut, menurut Heron, negara melakukan pelanggaran berupa pembiaran pelanggaran KBB, pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hingga pembatasan aktivitas keagamaan. Sementara itu, bentuk pelanggaran oleh aktor nonnegara, menurut Heron, berupa pembatasan aktivitas keagamaan, pengusiran, hingga serangan fisik.

Senada dengan Heron, Mathius dari Gereja Al Masih (GIA) menyatakan bahwa pelanggaran KBB di Yogyakarta merupakan suatu hal yang nyata dan serius. Ia kemudian menceritakan pengalamannya dalam mengikuti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dinilai sangat buruk. Ia menyebutkan bahwa dirinya dan GIA disuruh berjuang sendiri untuk menerbitkan IMB. Menurutnya, FKUB seharusnya membantu umat beragama dalam pembuatan IMB dan sosialisasinya.

Terkait FKUB, Kharisma dari LBH Yogyakarta mengatakan bahwa FKUB di Yogyakarta tidak berfungsi dengan baik karena bernuansa politis. Ia menganggap bahwa FKUB tidak melakukan fungsinya sebagai wadah kerukunan umat beragama. Ia mencontohkan bahwa peran yang ditekankan pada FKUB hanyalah urusan administratif saja, seperti pemberian izin untuk mendirikan tempat ibadat. Selain itu, menurutnya, FKUB hanya diisi oleh perwakilan-perwakilan dari agama mayoritas yang tidak mewakili suara-suara kelompok minoritas. “Kurangnya keterlibatan organisasi-organisasi keagamaan minoritas menyebabkan keberagamannya dan peran untuk mewadahi kerukunan umat itu sangat kurang,” cetusnya.

Lebih lanjut, Kharisma juga menjabarkan beberapa kasus perizinan tempat ibadat minoritas. Pertama, permasalahan di GIA yang berkonflik sejak sejak tahun 2012, tetapi IMB baru diterbitkan pada tahun 2020. Kedua, konflik dengan GKJ Klasis mengenai pendirian Kantor Klasis yang baru dikeluarkan IMBnya setelah tahun 2017 bahkan sudah incrush sampai di Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara, tetapi baru diterbitkan tahun 2020. Ketiga, konflik dengan DPDI Immanuel Sedayu sejak tahun 2019 dan baru di akhir 2020 diterbitkan IMB di tempat baru.

Pada akhir diskusi, Matius berpendapat bahwa dengan mengintensifkan ruang-ruang dialog baik internal maupun antar umat beragama akan sangat membantu mengatasi konflik KBB. Matius bercerita mengenai pengalaman membuka ruang dialog dengan masyarakat ketika pembangunan gereja. Sejak Juli 2014; pihak gereja, jemaat, dan masyarakat sekitar sudah tidak ada komunikasi dan terjadi intimidasi sehingga pembangunan suatu dialog cukup sulit. Menurutnya, memang awalnya tidak nyaman seperti didiamkan saja, tetapi setelah satu bulan kemudian masyarakat sekitar mulai terbuka, mulai berdialog. “Masyarakat sebenarnya tidak masalah dengan kehadiran gereja, tetapi provokasi-provokasi dari aktor-aktor lokal menyebabkan terjadi permasalahan yang terjadi di tahun 2014 itu”.

Penulis: Catharina Maida M, Denok Widyaningsih, Averina Odelia
Penyunting: Akbar Bagus Nugroho

Redaksi

See author's posts

0
Facebook Twitter Google + Pinterest

Artikel Lainnya

Kekerasan Di Balik Penangkapan Massa Aksi 10 November

Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus...

Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

Mimbar Rakyat Jogokariyan Soroti Nasib Kelas Pekerja

Buku Kapitalisme Hijau Kritisi Peminggiran Kelas Pekerja

Aksi Ibu Berisik Keluhkan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap...

Berikan Komentar Batal Membalas

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

Pos Terbaru

  • Kekerasan Di Balik Penangkapan Massa Aksi 10 November

    November 22, 2026
  • Hanindha Kristy: Pekerja Migran Perempuan Hanya Dipandang sebagai Komoditas

    November 18, 2026
  • Berbagai Elemen Masyarakat Kecam Represivitas Aparat di Kampus UGM

    November 17, 2026
  • Jawaban Sultan HB saat Aksi Tuai Kekecewaan Massa

    November 15, 2026
  • KKL (Kuliah, Kerja, Lah Kok Bayar?)

    November 15, 2026

Jurnal Balairung Vol. 2 No. 2 (2020)

Infografis

Moral Tanpa Tuhan

Sampah Kota Ditopang Swadaya Warga

Berebut Gunungkidul

Yu Par, Legenda Kantin bonbin

Menyambut Coming Out Age dengan Berubah Menjadi Panda

Hubungi Kami

Facebook Twitter Instagram Pinterest

Ads

Footer Logo
  • TENTANG KAMI
  • PEDOMAN MEDIA SIBER
  • AWAK
  • KONTAK
  • KONTRIBUSI

©2022 BPPM BALAIRUNG UGM