Menjadi Tidak UGM

Memulai dengan tanya, sebenarnya apa yang diharapkan oleh pendidikan nasional?

Bila kita merujuk Ki Hadjar Dewantara, pendidikan nasional harapannya mampu membuat setiap orang ngerti, ngrasa dan nglakoni. Maksudnya ialah bahwa setiap insan pembelajar yang hidup dalam ruang belajar mampu mengerti materi yang diajarkan. Kemudian, mereka mulai merasakan bahwa dunia bukanlah tempat yang baik untuk bersenang-senang, sebab ada pelbagai soal dan beragam kengerian akibat banyaknya rakyat yang hidup dalam rasa takut dan lapar. Sehingga, ilmu yang dimengerti dari ruang belajar mampu menghantarkan kita untuk nglakoni suatu keberpihakan sosial.

Tentu ilmu tak bebas nilai. Ilmu tak dapat diam-mendiamkan. Ilmu juga tak boleh menyerah pada keadaan sulit. Ilmu itu memihak, ilmu itu memperjuangkan. Kalau boleh meminta, ilmu yang diasup dari pendidikan kita mampu menyongsong masa depan bangsa yang lebih baik dan bermartabat. Hanya saja ada lagi tanya, ke mana arah pendidikan nasional kita?

Menjawab pertanyaan di atas, saya ingin melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebagai kawah candradimuka dalam tulisan reflektif berikut. Selain karena faktor historis yang menyebut bahwa UGM lahir dari ibu kandung keperihan bangsa, ada poin menarik yang tak kalah penting. Bahwa saat ini UGM sedang memasuki tahap menentukan siapa pemimpin barunya. Agenda tantangan bangsa ke depan seharusnya mampu dibaca dan menjadi prioritas untuk diselesaikan, tentu dengan mengedepankan cara-cara yang adil dan beradab. Portofolio seorang pemimpin harus jelas dan kredibel serta memiliki keberpihakan ilmu pada pembangunan bangsa.

Proses pemilihan rektor ini dapat disebut “ritus lima tahunan” manakala menghasilkan pemimpin yang tidak canggih dalam menjawab persoalan bangsa. Pemimpin yang berdaulat atas diri dan pikirnya menjadi keharusan. Banyak berdialog dan melihat realitas sosial, bukan duduk manis di singgasana. Kita pernah punya pemimpin yang demikian. Koesnadi, ya, beliau adalah lambang keberpihakan UGM pada rakyat. Pun demikian tokoh-tokoh begawan Bulaksumur lainnya macam Sardjito, Koentowidjoyo, dan Moebyarto.

Para begawan yang menjadi “intelektual organik” kini jarang, bahkan kalau boleh dibilang nyaris tiada. Yang ada justru tokoh-tokoh yang berpikir pragmatis dan membiarkan pendidikan kita didefinisikan oleh mereka yang membuat indikator-indikator kampus kelas dunia. Tak bisa dipungkiri wacana belakangan ini yang digembar-gemborkan oleh penguasa kampus adalah target masuknya UGM dalam peringkat 500 besar dunia. Obsesi ini bukan hanya UGM yang punya. Kampus-kampus lain di Indonesia juga memiliki orientasi serupa yang pada akhirnya mendorong “inflasi” atas slogan world class university (WCU).

Bagi saya ada penyederhanaan terminologi dari WCU, yakni sekedar membangun reputasi dan mendapat apresiasi di tingkat internasional, kemudian di ranking adalah sikap fatalistik yang tak dapat kita terima. Sebagai lambang “ibukota pendidikan tinggi” di Indonesia, UGM bertanggungjawab untuk bisa menyelami WCU dan kemudian menyadarkan kebanyakan kampus yang membebek-bangga pada terminologi itu. Sebenarnya, untuk siapa reputasi internasional itu? Apa guna reputasi tersebut kalau rakyat masih hidup dalam takut dan lapar?

Maka, jargon “mengakar kuat, menjulang tinggi” adalah citra positif ketika benar-benar diperjuangkan secara nyata oleh UGM. Tentu penilaian ini berdasar kepada keberanian untuk melawan kekhawatiran atas kegagalan pelaksanaannya, sehingga jargon hanya sebatas jargon dan bukan penyemangat untuk memperjuangkan pendidikan.

Karena itu, bagi saya, sebelum kita bicara soal reputasi internasional, kita harus mendudukkan persoalan secara lebih clear dengan bicara langkah sebelumnya. Bila berpedoman pada dokumen yang tersedia di arsip dan museum UGM, dapat diketahui bahwa tujuan UGM tercipta ialah untuk kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Sehingga, mengakar kuat artinya mampu menjawab tantangan kemanusiaan dan kemajuan bangsa berlandaskan dasar negara Pancasila. Sedangkan menjulang tinggi memiliki pengertian bahwa UGM memberikan kontribusi pada reputasi dan kepemimpinan Indonesia yang bermartabat di tingkat internasional.

Persoalannya selama ini ialah kita terlalu bahagia membebek-buta-tuli pada WCU. Kita telah membiarkan mereka para pemeringkat kampus dunia untuk mendefinisikan UGM dan pendidikan bangsa. Kita secara diam-diam telah meneruskan kebiasaan buruk bangsa untuk selalu dipengaruhi, bukan memengaruhi. Kita menjadi tidak UGM apabila sekedar memikirkan WCU; kita kehilangan imaji tentang memperjuangkan kerakyatan dalam sendi-sendi kehidupan bangsa.

Seharusnya, riset-riset yang melulu digencarkan tak boleh sekedar memenuhi tuntutan sebagai profesor dan kaum intelek pada lembaran jurnal. Riset-riset ini harus berupa amaliah yang membantu menjawab tantangan bangsa, sehingga ilmu itu amaliah dan amal yang dilaksanakan harus ilmiah.

Akademik harus diarahkan pada responsivitas ilmu terhadap kebutuhan kemanusiaan dan kemajuan bangsa. Mengarah pada produk akhir yang manfaat dan didukung oleh berbagai elemen yang adaptif. Ada nilai-nilai yang harus disepakati. Apabila pancasila masih diakui dan dikhidmati sebagai dasar negara, tugas lembaga pendidikan adalah menerjemahkan pancasila dalam setiap disiplin ilmu. Bagaimana caranya politik kita disertai oleh nilai-nilai spiritual yang mendasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian, obat-obat kita mampu berkembang karena kekayaan biodiversity dan menjawab kebutuhan dunia medis sehingga membawa kita pada capaian kemakmuran bangsa. Bahkan yang jauh lebih penting adalah penyikapan dunia pendidikan atas integrasi menuju transdisiplin keilmuan. Ilmu saling melengkapi dan berkait-kelindan demi kemajuan bangsa.

Mari kita kencangkan persatuan. Penyadaran bangsa akan pentingnya pendidikan harus dilakukan sekarang juga. Para pengajar harus menanamkan benih pemikiran pada setiap murid-muridnya bahwa “pendidikan itu bicara soal perlawanan”. Perlawanan atas kesewenangan, kemiskinan dan kebodohan struktural, serta kesenjangan yang membabi-buta.  Begitu pun pelajar, para mahasiswa harus militan dengan berpikir lebih kritis dan taktis, mengedepankan nurani sehingga memiliki keberpihakan sosial. Tak saling renggut, pukul dan naikkan otot untuk mempersoalkan perbedaan paham pemikiran. Ingat, persoalan bangsa kita terlalu besar dan membutuhkan kerja keras secara bersama-sama untuk menyelesaikannya. Ilmu lah yang membimbing setia orang di dalamnya menjadi sebenar-benarnya manusia yang memperjuangkan.

Dengan demikian ilmu memiliki guna bagi penyelesaian persoalan bangsa. Dan pendidikan nasional sudah seharusnya hendak ditujukan kepada “guna ilmu” bagi kesejahteraan rakyat. Kearifan dan kedewasaan pikir para civitas akademika UGM menjadi keteladanan bagi segenap anak bangsa di manapun ia berada. Tentu tanggung jawab yang paling utama adalah bahwa pemimpin UGM, sang rektor, mampu memainkan perannya sebagai dirigen dalam pertunjukkan orkestra. Mengutip yang pernah disampaikan Sudirman Said dalam Memimpin Orkestra Kebinekaan, “Tengoklah dirigen, pasti mulai kerjanya dengan partitur komposisi di tangan, di kepala, dan di hatinya. Tak penting apakah komposisi itu digubahnya sendiri atau warisan dari komposer maestro, atau kombinasi keduanya. Pemimpin orkestra memeriksa semua lini untuk meyakinkan bahwa semua ready.”

Hal yang perlu diingat, ini semua adalah perihal mempertanggungjawabkan peran rektor untuk memastikan keseluruhan pendidikan berjalan sebaik-baiknya dengan memanusiakan manusia dan membebaskan daya kreatifitas, tentu dengan mempertebal spiritual dan akal budi sebagai benteng perjuangan.

Saya pun demikian. Selaku Presiden Mahasiswa UGM saya hanya ingin mengingatkan, kampus sudah seharusnya mendorong dosen dan mahasiswa untuk memiliki keberpihakan sosial atas ilmu. Kampus bukanlah partai politik yang menjadi broker proyek-proyek kapitalis. Kampus juga bukan tempat menghasilkan orang-orang yang culas dan mementingkan nafsu pribadi dan golongannya. Kampus UGM berdiri untuk semua golongan, dan sudah seharusnya kepentingan bangsa menjadi yang utama.

Mari berbenah. Kita harus menjadi sebenar-benarnya UGM.

 

Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia

Presiden BEM KM UGM 2017