©Pangestu/Bal
Pada Senin, (15-06) sejumlah mahasiswa UGM menginterupsi forum dan mengokupasi panggung diskusi Kopdar Bareng Mas Dar bertajuk “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia” yang diselenggarakan oleh Nusantara Young Leaders (NYL) di Auditorium Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Mahasiswa (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM). Okupasi ini merupakan bentuk protes terhadap kehadiran sejumlah pejabat pemerintah Prabowo-Gibran. Adapun pejabat tersebut di antaranya Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi sebagai narasumber, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai pembawa acara.
Tak lama setelah aksi okupasi, akun instagram @totalpolitikcom mengunggah video bertajuk “Nusron Wahid Sesalkan Aksi Mahasiswa Bubarkan Diskusi di UGM”. Dalam unggahan yang berkolaborasi dengan akun @nusronwahid tersebut, Nusron menyebut kelompok mahasiswa yang melakukan aksi bersikap ademokratis. Unggahan itu seketika banjir komentar yang menuding gerakan mahasiswa cenderung anarkis dan enggan berdiskusi. Salah satu komentar dari akun @gelombangmuda.id mengatakan, “Kenapa ruang dialog yang semestinya malah kalian hakimi dengan arogan?”
Merespons tuduhan tersebut, mahasiswa yang terlibat aksi menggelar konferensi pers bertajuk “Jangan Omong Kosong Demokrasi: Penjelasan Mengenai Aksi 15 Juni di GIK UGM” di Gedung Rektorat Balairung UGM, pada Rabu (17-06). Mesa, salah satu peserta aksi, mengatakan agenda tersebut bertujuan untuk menjelaskan latar belakang aksi mereka. Dalam konferensi ini, Mesa turut menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. “Bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahan mereka? Sayangnya jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat,” tutur Mesa.
Konferensi Pers Mahasiswa UGM
©Alima/Bal
Di luar massa aksi, Lintang sebagai salah satu peserta diskusi turut menyampaikan pandangannya. Menurut Lintang, aksi interupsi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan sebuah reaksi kemarahan yang organik dan dapat diwajarkan. Pasalnya, ia menilai bahwa isi diskusi yang berjalan dianggap hanya bertujuan untuk memoles citra Prabowo Subianto beserta program-programnya. “Pada akhirnya benar ‘kan ternyata diskusinya penuh omong kosong,” tutur Lintang.
Lintang menilai bahwa alih-alih berdiskusi sesuai tema, diskusi yang disampaikan malah jauh berbeda. Ia pun bercerita hal yang disampaikan Sudaryono terkait under invoicing dan kabar lainnya seolah bertujuan untuk mengajak peserta mendukung program kerja Prabowo. Sementara itu, Lintang mengungkapkan Nusron mengatakan bahwa deretan pejabat yang ada di atas panggung adalah SPPG yang bermakna ‘Satuan Pendukung Prabowo Gibran’. “Dalam kondisi sentimen mahasiswa sedang buruk ke Prabowo-Gibran, aneh ajalah ketika itu bisa dibawa ke dalam bentuk forum,” ungkapnya. Kemudian di sisi lain, Lintang menyebutkan bahwa Budiman menyampaikan hal terkait ancaman yang dialami oleh Tiyo, Mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UGM.
Di samping itu, Lintang menilai kapasitas dan kompetensi narasumber tidak sepenuhnya relevan dengan tema diskusi yang diangkat. Lintang lantas menyayangkan pihak Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM yang justru tidak diikutsertakan dalam diskusi tersebut. Padahal, menurut Lintang, PSP UGM sangat kompeten dan sesuai dengan tema diskusi yang dibawakan. “Pada akhirnya yang dibahas pun juga tidak nyambung dengan tema apa yang pengen dibawa,” tuturnya.
Sejalan dengan Lintang, Taufiqurrahman selaku dosen Filsafat UGM justru menilai aksi tersebut merupakan bentuk protes yang wajar dalam konteks politik akhir-akhir ini. “Protes yang dilakukan secara ‘sopan’ sudah sering dilakukan dan tidak didengarkan,” ujarnya. Menurutnya, tujuan utama aksi tersebut memang untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah dan meminta pertanggungjawaban dari para pejabat yang hadir.
Sesuai dengan pendapat Taufiqurrahman, Jundi selaku orator aksi menilai aksi interupsi tersebut tak lepas dari ribuan kritik yang tak pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah. Ia menilai aksi ini sebagai alarm peringatan bagi pemerintah, bukan hanya untuk menteri-menteri yang hadir di lokasi. “Kalau kamu problematik, kamu menteri yang kurang baik, ya enggak pantas untuk berbicara di sini,” ujarnya.
Lebih lanjut, Jundi menegaskan bahwa seruan “Pergi kalian dari sini!” bukanlah bentuk pengusiran untuk menghindari diskusi, melainkan agar narasumber turun meninggalkan panggung. Menurutnya, panggung tersebut dinilai terlalu ‘terhormat’ bagi narasumber sehingga diskusi yang dilaksanakan dengan mahasiswa tidak akan setara. “Kami sangat mengharapkan ketika memang mereka benar-benar merasa bersalah, mereka duduk di bawah dengan kami, di tempat yang tidak ‘terhormat’,” jelas Jundi. Ia menilai bahwa pemerintah seharusnya datang sebagai rakyat biasa ketika ingin berdiskusi bersama dengan mahasiswa. Jundi pun berharap agar pemerintah tidak menutup mata dan berkomitmen dalam menyelesaikan semua permasalahan yang tengah terjadi.
Selain isi diskusi, keterlibatan pihak UGM dan GIK terkait pelaksanaan diskusi juga dikritik oleh Lintang. Ia merasa pemberian izin pihak UGM dan GIK tidak mempertimbangkan situasi saat ini. “Kalau [UGM dan GIK-red] memberikan izin, apakah ada pertimbangan bahwa mahasiswa habis ada aksi dan merespons masalah negara juga?” ujarnya. Dalam upaya memverifikasi hal tersebut, kami telah mencoba menghubungi Alfatika selaku Direktur Utama GIK pada Selasa, (16-06). Namun, hingga berita ini ditulis, ia belum bersedia diwawancarai.
Penulis: Chuzaima B. dan Syahla Nurkhaifa
Penyunting: Ahmad Arzani
Fotografer: Alima Tasnim dan Pangestu Ibnu
Kurator: Aiken Gimnastiar
