©Fatimah/Bal
Seiring mendekatnya Pemilu 2024, Majelis Pekerja Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta (MPBI-DIY) menggelar diskusi “Peluang dan Tantangan Gerakan Buruh dalam Politik Elektoral” pada Kamis (19-10). Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah serikat buruh, organisasi mahasiswa, serta lembaga penggiat politik dan perburuhan. Diskusi yang diselenggarakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta ini menghadirkan empat narasumber, yakni Danang Rudyatmoko selaku Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Irsyad Ade Irawan selaku Ketua MPBI-DIY, Tunjung Sulaksono selaku dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Amalinda Savirani selaku dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada.
Irsyad menyampaikan tujuan penyelenggaraan diskusi ini adalah untuk mendiskusikan sikap yang akan diambil serikat buruh dalam menghadapi politik elektoral tahun 2024 mendatang. Selain itu, menurutnya, hal ini juga dikarenakan MPIB memandang adanya hubungan yang dekat antara hasil Pemilu dengan kebijakan perburuhan. Pemerintahan dari partai yang tidak mengusung isu perburuhan cenderung mengeluarkan kebijakan yang tidak memihak buruh, contohnya seperti Undang-Undang Cipta Kerja. “Kemudian, juga untuk menemukan strategi yang harus diambil oleh serikat dan Partai Buruh dalam menghadapi Pemilu 2024,” sambung Irsyad.
Dengan sikap serikat buruh di kancah politik kali ini, Irsyad ingin strategi advokasi hak-hak buruh bukan lagi hanya melalui demonstrasi, audiensi, dan seminar. Akan tetapi, juga diperjuangkan secara konstitusional. Ia menegaskan bahwa serikat buruh harus berkomitmen untuk memanfaatkan metode yang relevan dalam upaya advokasi hak-hak buruh. “Dua hal yang ingin kita lakukan, secara ekstra-parlementer maupun parlementer,” tuturnya.
Diskusi berlanjut dengan Danang yang menyampaikan bahwa pergerakan buruh dalam dunia politik melalui Partai Buruh perlu ditinjau kembali. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara meninjau perjalanan demokrasi serikat buruh di Indonesia sebelum mengelola organisasi politik. Menurutnya, memperjuangkan berdirinya sebuah partai politik bukan perkara yang mudah. “Semua partai mengalami pasang surut,” ucap Danang. Ia beranggapan bahwa untuk mendapatkan suara dalam Pemilu 2024 perlu pemikiran yang matang dan optimalisasi kondisi serikat yang sudah ada sebelumnya.
Di sisi lain, Amalinda menyatakan bahwa gerakan politik kaum buruh dalam pemilu-pemilu sebelumnya mengalami perkembangan yang cukup signifikan. “Kalau kita lihat tahun 2014 total suaranya 7.000, 2019 angkanya tuh naik 3.000,” ucapnya. Peningkatan jumlah suara yang signifikan tersebut, menurut Amalinda, menunjukkan adanya perkembangan dukungan terhadap gerakan politik elektoral buruh.
Pada akhir diskusi, Bonang sebagai peserta diskusi sekaligus dari Partai Buruh, turut menyatakan ketersetujuannya terhadap Amalinda bahwa gerakan politik buruh memang mengalami perkembangan. “Sekarang mempunyai alat partai sendiri [Partai Buruh-red], politik alternatif ini ruang yang digerakkan oleh kawan-kawan yang sudah krisis kepercayaan dengan elit partai politik,” ucapnya.
Menurut Bonang, Partai Buruh memiliki peluang jangka panjang untuk membangun usaha gerakan buruh dalam partai politik. Ia menuturkan bahwa bukan hanya perjuangan singkat saja, tetapi aksi nyata untuk membangun kepercayaan buruh dalam berorganisasi dan berserikat. “Melihat situasi kondisinya tidak bisa kemudian nasib kita digantungkan oleh kekuatan partai-partai lain,” pungkas Bonang.
Penulis: Kaisah Nur Azizah, Muhammad Ulil Abshar, dan Nasywa Aulia (Magang)
Penyunting: Yasmin Nabiha Sahda
Fotografer: Fatimah Azzahrah (Magang)
1 komentar
Itu MPBI kawan, bukan MPIB. Suiii