UKT UGM Korbankan Mahasiswa Baru

©Damar/Bal

“‘Jangan sampai ada mahasiswa yang tidak bisa kuliah karena masalah biaya,’ ucapan rektorat ini sering kami dengar, tapi tidak dipraktekkan (oleh mereka),” ujar Dhivana Anarchia (Arsya), perwakilan Forum Advokasi (Formad) UGM. Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam Hearing Rektorat bertajuk “UKT Sakit, Rektorat Malpraktik” yang dilaksanakan secara terbuka di selasar Gedung Pusat Balairung UGM pada Rabu (21-06). Hearing kali ini diselenggarakan sebagai buntut kegelisahan mahasiswa terhadap penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang tidak tepat sasaran kepada mahasiswa baru UGM tahun 2023.

Pada awal hearing, Arsya memaparkan, ”Banyaknya keluhan di sosial media membuat kami Formad UGM mengadakan survei mengenai kepuasan penetapan UKT dengan subjek mahasiswa baru jalur SNBP tahun 2023.” Ia lalu memaparkan kajian Formad UGM yang di antaranya memuat sistem penetapan UKT dengan sistem IKE (Indeks Kemampuan Ekonomi), rasio pengorbanan biaya pendidikan yang tinggi, tidak adanya panduan jelas bagi Tim Verifikator, dan lain-lain. 

Menanggapi Arsya, Arie Sujito selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni, memberikan tanggapan atas pemaparan kajian Formad UGM. “Saya setuju, tidak boleh ada orang yang tidak bisa kuliah karena masalah biaya,” tutur Arie. Ia menjelaskan bahwa komitmen akan pendidikan yang terjangkau harus terus dipegang. 

Selepas tanggapan dari rektorat, peserta forum turut menyampaikan keluhan di fakultasnya masing-masing. Salah satunya ialah Desta Ratu Berliana (Dera), mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) UGM, yang menyatakan bahwa ada mahasiswa baru di fakultasnya yang sampai mengundurkan diri lantaran tak dapat membayar UKT. “Kami sudah mencoba semuanya bahkan mencari beasiswa. Namun, belum ada yang merespons sampai sekarang,” ujarnya. Selain itu, Dera juga menyatakan bahwa mahasiswa tersebut seharusnya mendapatkan UKT Pendidikan Unggul Bersubsidi 100%.

Setiadi, Dekan FIB UGM, menanggapi bahwa sudah ada mekanisme terkait UKT tersebut. Menurutnya, dekanat selalu mengupayakan untuk memberikan beasiswa dan bantuan. “Tapi, soal UKT yang diubah jadi Rp0,00 itu tidak bisa!” tegasnya. Ia menyatakan bahwa sudah ada mekanisme rigid (kaku) yang tak bisa diubah.

“Bisa, Pak, dalam sistem UKT sekarang,” ujar Momo selaku moderator acara. Ia menekankan dalam sistem penentuan UKT sekarang ada opsi memberikan subsidi 100%. Oleh karena itu, menurut Momo, mahasiswa baru dapat memperoleh UKT sesuai dengan kemampuan mereka. Tanggapannya tersebut disusul dengan pembacaan lima poin tuntutan oleh Al Syifa Rachman selaku perwakilan unsur mahasiswa.

Namun, pembahasan tentang tuntutan berlangsung alot, khususnya tuntutan tentang registrasi ulang UKT angkatan 2023 dan penolakan sistem Sumbangan Solidaritas Pembangunan Unggul (SSPU). “Tidak bisa langsung mengubah sistem UKT, kalian mau menyelesaikan masalah yang ada dulu atau membahas sistem?” tanya Wening Udasmoro, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Ia juga menambahkan bahwa saat ini rektorat akan fokus menangani masalah mahasiswa yang ada.

Menanggapi respons rektorat, Al Syifa,  turut memberikan tanggapan atas jalannya hearing. Menurutnya, evaluasi atas sistem UKT yang dimasukkan ke dalam tuntutan hearing kali ini belum dibahas tuntas. Alih-alih menjawab permasalahan sistem UKT yang jadi sebagai salah satu tuntutan mahasiswa, rektorat hanya memberikan jawaban praktis yang tidak secara mendalam menjawab berbagai tuntutan. “Hearing kali ini belum memberikan solusi yang konkret terhadap kerentanan akan permasalahan sistem UKT di jalur penerimaan lain untuk mahasiswa baru UGM,” ucapnya.

Hasil akhir dari Hearing Rektorat kali ini hanya membuahkan tiga poin solusi atas semua tuntutan yang diajukan mahasiswa:

“(1) Kami, selaku Pimpinan Universitas Gadjah Mada akan menjadi penanggung jawab terkait permasalahan UKT yang terjadi di tingkat fakultas, termasuk akan membantu mahasiswa, baik on going dan/atau baru yang mengalami kendala dalam pembayaran UKT berdasarkan laporan dan data yang dilampirkan.
(2) Terkait sistem UKT yang ada akan ditinjau ulang bulan Agustus dengan melibatkan mahasiswa.
(3) Pimpinan Universitas akan menambah jalur komunikasi khusus untuk mahasiswa 2023 yang mengalami kendala ekonomi.”

Penulis : Ester Veny Novelia Situmorang, Gayuh Hana Waskito, dan Vigo Joshua
Penyunting : Cahya Saputra
Fotografer : Zidane Damar 

Erata: Sebelumnya, tertulis lima poin tuntutan dibacakan oleh “Arsya” diganti dengan “Al Syifa Rachman” selaku perwakilan unsur mahasiswa.