Jumat (2/3), Institute of International Studies (IIS) UGM menggelar konferensi pers bertajuk Kepentingan Luar Negeri Indonesia dalam Pendirian Indonesia Peace and Security Center (IPSC). Pembicara dalam pertemuan ini adalah Dafri Agussalim, MA selaku peneliti clusterProgram on Diplomacy and Foreign Policy IIS UGM. Konferensi pers ini diadakan sebagai bentuk respon terhadap pendirian IPSC pada 19 Desember 2011 lalu di kawasan Santi Dharma, Bogor.
Dafri membuka diskusi dengan memaparkan beberapa alasan di balik inisiasi IPSC. Menurutnya, kondisi perdamaian dunia yang semakin penuh dengan konflik ini membuat Indonesia harus mengubah paradigma keamanannya, karena sudah hampir berpuluh tahun Indonesia hanya memfokuskannya pada bidang pertahanan negara.
Pendirian IPSC ini menandai bahwa Indonesia mulai bergerak dalam bidang humaniter,” tutur Dafri. “Selain itu, pendirian IPSC ini juga bertujuan untuk mengembangkan soft power guna mengatasi masalah terorisme.” Dafri menambahkan.
IPSC sendiri adalah organisasi tempat pelatihan dan pendidikan bina damai bagi personel Tentara Nasional Indonesia (TNI). “Personel TNI ini nantinya akan terlibat dalam intervensi humaniter dan pasukan perdamaian,” ujar Dafri.
Dalam pendirian IPSC, beberapa pihak asing juga turut mengambil peran. Sebagai contoh, Amerika Serikat yang berkontribusi sebesar 15 juta dólar melalui Global Peace Operation Initiatives untuk pembangunan barak dan berbagai fasilitas di IPSC. Sementara Australia turut membantu dalam hal pembangunan pusat bahasa. “Keterlibatan negara-negara ini harus kita manfaatkan untuk mencari modal secara lebih efektif,” kata Dafri.
Program ini, selain bermanfaat untuk upaya bina damai di Indonesia, juga bertujuan untuk memobilisasi TNI. Menurutnya, TNI akan sangat partisipatif dalam IPSC lantaran prestise dan gaji di IPSC yang terbilang besar. “TNI yang nganggur umumnya akan terjun ke politik dan berpotensi untuk kudeta.” Dafri mengungkapkan. “Untuk itulah, mereka perlu diberi mainan(wadah komunitas—red.) agar tidak melakukan kudeta.” Dafri menyimpulkan. Hal ini cukup memantik tawa peserta konferensi.
Ketika disinggung mengenai citra Indonesia yang sempat buruk dalam bidang HAM, Dafri optimis IPSC dapat dijadikan solusi. Kenyataannya, di era Orde Baru, Indonesia sempat dituding sebagai negara pelanggar HAM berat dalam kasus Timor Timur. Namun baru-baru ini, image Indonesia membaik, seiring terpilihnya Indonesia sebagai ketua Dewan HAM di Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Ini menandakan bahwa sudah saatnya Indonesia lebih concerndengan pencitraan sebagai negara yang cinta damai” tutup Dafri. [Ferdi Febianno Anggriawan]